Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Partai Ummat Temui DPD Pertanyakan Amendemen UUD 1945

Partai Ummat juga menanyakan mengenai masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang semakin kencang berhembus.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 17 September 2021  |  12:18 WIB
Suasana Kompleks Parlemen Senayan saat berlangsungnya Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta, Senin (16/8/2021). ANTARA FOTO - Aprillio Akbar
Suasana Kompleks Parlemen Senayan saat berlangsungnya Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta, Senin (16/8/2021). ANTARA FOTO - Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Ummat menemui Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk berkonsultasi dan menanyakan perkembangan wacana memasukkan pokok-pokok haluan negara (PPHN) dan masa jabatan presiden tiga periode ke dalam amendemen UUD 1945.

“PPHN cukup diatur dalam undang-undang (UU) yang dibuat DPR dan pemerintah. Jadi, tidak perlu masuk ke dalam UUD 1945 ataupun ketetapan MPR,” kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi usai pertemuan melalui keterangan pers, Jumat (17/9/2021).

Ridho menjelaskan, bahwa wacana PPHN juga cacat logika, karena bertabrakan dengan semangat perjuangan reformasi 1998 yang telah merenggut nyawa mahasiswa dan penduduk sipil. Menghidupkan PPHN ibarat memutar balik waktu ke zaman pra Reformasi.

Menurutnya, PPHN tidak relevan dengan posisi presiden saat ini yang dipilih langsung oleh rakyat dan bukan lagi sebagai mandataris MPR.

Jika berlaku, dia mempertanyakan bagaimana MPR akan meminta pertanggungjawaban pelaksanaan PPHN oleh presiden. MPR yang dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara pun akan bertentangan dengan reformasi.

“Semangat reformasi salah satunya adalah membangun pemerintahan dengan paradigma separation of power dengan semangat checks and balances,” jelasnya.

Pada pertemuan itu, Partai Ummat juga menanyakan mengenai masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang semakin kencang berhembus.

“Jika benar ada pembahasan periode ketiga jabatan presiden, bukankah hal ini menjadi penyelewengan konstitusional dan dapat mengarah ke otoritarianisme?” terang Ridho.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpd uud 1945 amendemen
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

To top