Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan rencana amandemen UUD 1945 hanya akan memasukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Menurutnya rencana amandemen itu sudah menjadi kesepakatan seluruh fraksi di MPR periode 2014-2019 yang berharap dapat dilakukan oleh MPR saat ini.
"Saya, waktu Ketua MPR memang sudah sepakat, seluruh partai politik sudah sepakat hanya satu, yaitu Pokok-Pokok Haluan Negara. Tetapi zaman saya waktu itu tidak jadi amandemen, karena diharapkan setelah masa sekarang," tutur Zulhas di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN yang disiarkan secara virtual, Selasa (31/8/2021).
Selain itu, Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, partai-partai akan sulit setuju untuk menyepakati perubahan besar. Perlu persetujuan 3/4 anggota MPR supaya amandemen UUD 1945 bisa dilakukan.
"Saya kira tidak mudah kalau isunya banyak. Kalau perubahan besar saya kira teman-teman partai lain tentu nggak akan setuju. Nah sekarang perkembangan luar biasa. DPD ingin lain, ini ada lagi masukan macam-macam. Saya kira kalau seperti ini sulit terjadi," imbuhnya.
Maka itu, untuk saat ini menurut Zulhas akan sulit wacana amandemen UUD 1945 terjadi. "Sulit, enggak ada itu, amandemen itu sulit terjadi saya kira," katanya.
Baca Juga
Adapun, Zulhas saat ini masuk menjadi salah satu elit parpol yang berada di belakang pemerintahan Presiden Jokowi. PAN masuk ke barisan pendukung pemerintah setelah hadir dalam pertemuan elit partai pengusung pada beberapa hari lalu.
