Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar angkat bicara terkait somasi yang dilayangkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Haris membenarkan bahwa dirinya disomasi oleh Luhut. “Iya benar saya disomasi,” kata Haris, Sabtu (28/8/2021).
Dia mengatakan, somasi tersebut diterimanya pada Kamis (26/8). Dalam beberapa hari ke depan, kata Haris, kuasa hukumnya akan memberikan jawaban atas somasi Luhut.
Luhut melayangkan somasi atas video yang diunggah Haris Azhar di akun Youtube, pada 20 Agustus 2021. Video tersebut berjudul “Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!”.
Dalam video wawancara bersama koordinator KontraS Fatia Maulida, Haris membahas hasil riset sejumlah organisasi, seperti KontraS, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua.
Fatia menyebutkan bahwa ada sejumlah perusahaan yang bermain tambang di kawasan tersebut. Salah satunya PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki Luhut.
“Tobacom Del Mandiri ini direkturnya purnawirawan TNI namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga Toba Sejahtera Group dimiliki sahamnya salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan,” ujar Fatia.
Dia juga mengatakan, bisa dibilang Luhut bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini.
Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi menepis tudingan soal keterlibatan Luhut atau PT Toba Sejahtera melakukan bisnis tambang di Papua.
"Kami mohon keduanya dapat segera memberikan klarifikasi dan bukti karena hal tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta," kata Jodi, Selasa (24/8/2021).
Dia mengatakan video percakapan tersebut bisa menimbulkan fitnah. Apalagi konten itu sudah menyebarluas di publik. Menurutnya, kampanye tersebut mirip dengan pernyataan Djoko Edhie mengenai kepemilikan saham 51 persen Luhut di PT Zirex. Pernyataan itu kata dia juga disebarkan oleh Politisi Gerindra Fadli Zon.
Di samping itu, pihaknya memohon aparat penegak hukum mengambil langkah antisipatif dan responsif agar tindakan serupa tidak terjadi berulangkali.
Jodi mengatakan demokrasi di Indonesia harus dijaga dengan melindunginya dari abuse pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang sangat mudah melemparkan isu dan fitnah untuk kepentingan tertentu.
"Supaya tidak dibilang kita sewenang-wenang, atau dibilang antikritik atau upaya pembungkaman, maka kami tunggu penjelasannya sesegera mungkin. Perlu diingat bahwa kritik dan fitnah adalah dua hal yang berbeda," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
