Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pragmatisme Politik dan Cacat Bawaan Sistem Presidensial Multipartai

Konstelasi politik nasional sudah mulai "pemanasan" meskipun pemilihan presiden 2024 masih tiga tahun lagi.
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan terkait perkembangan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (23/8/2021)/BPMI Setpres
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan terkait perkembangan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (23/8/2021)/BPMI Setpres

Portofolio Menteri Kabinet

Direktur Eksekutif Parameter Indonesia, Adi Prayitno memandang kehadiran PAN memang sudah diprediksi. Dia beralasan, sikap, statemen hingga kerja politik fraksi PAN memang sudah menunjukan gelagat mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf meski bukan berposisi sebagai pendukung formal koalisi Kabinet Indonesia Maju di Senayan.

Dia pun tidak memungkiri kehadiran PAN berimbas kepada menguatnya dukungan kepada pemerintahan Jokowi, namun tentu dengan konsekuensi jatah menteri sehingga membuka peluang reshuffle atau perombakan kabinet.

Kehadiran PAN, kata Adi, bagaimanapun juga akan membuat Presiden Jokowi harus mencari tempat di dalam kabinet. Dia menduga posisi paling mungkin diberikan kepada PAN adalah Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang kini dipegang Muhajir Effendy yang merupakan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

Meski sebelumnya portofolio  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pernah dijabat politisi  PAN, Asman Abnur, namun kali ini Adi tidak yakin jabatan yang dipegang politisi PDIP, Tjahjo Kumolo itu akan diserahkan kepada PAN. Pasalnya, dalam koalisi kabinet saat ini PDIP menjadi penguasa sehingga tidak mudah bagi parpol lain untuk merebut posisi yang telah diberikan Presiden Jokowi kepada partai pemenang pemilu tersebut.

Selain itu, Adi menilai antara PAN dan organisasi massa Muhammadiyah punya irisan. Bahkan dia menyebut PAN diisi oleh orang-orang Muhammadiyah yang terjun ke dunia politik sehingga cukup beralasan kalau portofolio yang dipegang tokoh Muhammadiyah tersebut bisa saja dipegang oleh PAN nantinya. Namun semuanya tentu kembali kepada Jokowi.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi  ketika dihubungi Bisnis lewat telepon selularnya, Minggu (28/8), mengatakan bahwa setelah PAN resmi bergabung dengan koalisi maka selanjutnya presiden punya hak prerogatif untuk menentukan posisi yang diberikan.

“Itu merupakan kewenangan dan hak prerogatif presiden,” ujar Viva Yoga ketika diminta komentarnya soal potofolio menteri untuk PAN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper