Bisnis.com, JAKARTA - Menurunnya penambahan kasus harian dan keterisian rumah sakit Covid-19 membuat desakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah kembali mencuat. Banyak pihak yang menyambut baik, akan tetapi tak sedikit pula yang ragu-ragu dengan rencana tersebut.
Tentunya, keraguan tersebut bukan tanpa alasan, karena memang ada potensi penularan Virus Corona dari interaksi yang terjadi saat anak-anak belajar atau dalam perjalanan dari dan menuju sekolah.
Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Universitas Griffith, Australia Dicky Budiman mengatakan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau pembukaan kembali sekolah sudah seyogianya dilakukan apabila melihat pembukaan kembali pusat perbelanjaan. Tentunya, pembukaan sekolah perlu persiapan khusus dan dilakukan secara bertahap.
‘’Untuk sekolah seharusnya yang dibuka pertama sebelum mal. Tahapannya sudah benar 50 persen [kapasitas]. Tentu ada banyak hal yang harus diperhatikan. Sekolah ini penting untuk masa depan bangs aini. Salah kaprah kalau sekolah ditutup tetapi keramaian, mal, dibuka kembali,” katanya kepada Bisnis, Jumat (27/8/2021).
Dicky menyebut menunda-nunda pembukaan sekolah adalah akan melahirkan ancaman baru bagi bangsa Indonesia pada masa yang akan datang. Menunda pembukaan sekolah tak bisa dianggap sebagai strategi melindungi anak.
"Dalam masa pandemi, human development index banyak negara menurun, karena kesalahpahaman dalam menempatkan posisi sekolah. Sekolah seharusnya ditutup paling akhir saat pandemi memburuk dan dibuka paling awal saat pandemi membaik,” tegasnya.
Baca Juga
Strategi Pencegahan
Lebih lanjut, menurut Dicky, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa beberapa sekolah yang telah menerapkan strategi pencegahan penyebaran Virus Corona secara ketat dapat dibuka kembali untuk pembelajaran tatap muka dengan aman. Strategi pencegahan tersebut tentunya ikut mempertimbangkan indikator, tingkat, dan risiko penularan komunitas.
Kemudian, bagi siswa yang tinggal dengan orang-orang yang berisiko tinggi apabila terpapar Covid-19 perlu diberikan opsi pembelajaran secara virtual atau tidak bisa dipaksa untuk datang ke sekolah. Selain itu, setiap sekolah juga didorong untuk menerapkan pengelompokan siswa dalam jumlah yang mudah dikelola.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Latasha Safira menilai pembukaan kembali sekolah untuk pembelajaran tatap muka terbatas perlu didukung oleh peningkatan laju vaksinasi, terutama bagi para guru.
“Pemerintah juga perlu memperhitungkan adanya kemungkinan guru-guru yang belum terdata dalam skema vaksinasi akibat data yang belum diperbaharui secara berkala. Kemendikbudristek perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui perkembangan proses vaksinasi dan membantu memberikan asistensi bagi Dinas Pendidikan yang membutuhkan,” katanya.
Sekolah, menurut Latasha, juga perlu memastikan terpenuhinya beberapa poin yang disebutkan dalam SKB 4 menteri mengenai daftar periksa kesiapan sekolah, yaitu ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, akses kepada fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, adanya alat pengukur suhu thermogun dan memiliki pemetaan tentang warga satuan pendidikan.
“Sekolah-sekolah perlu diarahkan untuk mengidentifikasi siswa serta orang tua atau anggota keluarga yang memiliki penyakit bawaan ini. Mereka yang teridentifikasi sebaiknya tidak diwajibkan untuk mengikuti PTM,” imbuhnya.
Latasha juga menilai penutupan sekolah yang sudah berjalan lebih dari satu tahun telah banyak membawa dampak bagi peserta didik, seperti hilangnya kemampuan peserta didik dalam belajar, peningkatan angka putus sekolah, serta penurunan kesehatan mental mereka dan juga guru.
Satgas Sekolah
Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut pembelajaran tatap muka di sekolah perlu diikuti oleh pembentukan Satgas Covid-19 tingkat sekolah. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan masyarakat yang terjamin melalui protokol kesehatan yang dijalankan dengan baik.
Terkait hal ini, hingga per 22 Agustus 2021, sebanyak 31 persen dari total laporan 261.040 satuan pendidikan yang berada pada daerah dengan PPKM Level 3, 2 dan 1 telah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Pada prinsipnya, sistem pengawasan yang komprehensif dalam pembelajaran tatap muka bukan hanya tanggung jawab satuan pendidikan, tetapi juga orangtua di rumah dan unsur lingkungan lainnya di bawah pengawasan posko dan berbagai satgas yang juga dibentuk di berbagai fasilitas umum dan sosial," katanya Kamis (26/8/2021).
Regulasi yang dijadikan dasar untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara nasional yaitu Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Terdapat pula regulasi lainnya yang juga terkait dengan hal tersebut.
Dalam mengatur operasional pembelajaran tatap muka, menurut Wiku beberapa regulasi ini telah mencakup tiga aspek besar yaitu terkait persiapan baik sebelum dan selama perjalanan, pelaksanaan di satuan pendidikan, dan evaluasinya.
Secara teknis di dalamnya mengatur kapasitas, sistem skrining kesehatan yang telah terintegrasi dengan Sistem Peduli Lindungi sebagaimana yang juga diterapkan pada pembukaan di sektor lainnya, penetapan kriteria peserta didik maupun pengajar yang boleh mengikuti kegiatan tatap muka.
"Beberapa strategi juga diterapkan untuk meminimalisir celah penularan misalnya terkait ventilasi, jarak, durasi, maupun standar perilaku setiap unsur yang terlibat," ujarnya.
_1692146987.jpg?w=348&h=261)
