Bisnis.com, JAKARTA - Mendikbudristek Nadiem Makakrim mengatakan, bahwa banyak kepala sekolah, operator sekolah dan satuan pendidikan mengeluhkan berbagai macam intimidasi terkait pembelanjaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dari pihak-pihak tertentu.
“Intimidasi ini dilakukan karena mereka mencari-cari bagaimana kepala sekolah atau satuan pendidikan melakukan pembelanjaan dana BOS yang sifatnya offline. Dengan cara atau administrasi yang salah,” ujar Nadiem dalam peluncuraknMerdeka Belajar episode 12: Sekolah Aman Berbelanja bersama SIPLah, Kamis (26/8/2021).
Dampaknya, banyak kepala sekolah yang terbebani dan tidak percaya diri dalam membelanjakan peralatan sekolah untuk murid-muridnya.
“Ini isu yang sangat besar, kepala sekolah tidak punya kepercayaan diri untuk melaksanakan pengadaan untuk sekolahnya karena isu-isu administratif seperti ini. Kepala sekolah sangat terbebani membelanjakan dana BOS, walaupun peran ini penting sekali untuk pendidikan murid-muridnya,” tuturnya.
Namun, Nadiem tidak menampik banyak kasus penyelewengan dana BOS oleh pihak satuan pendidikan.
Oleh karena itu, aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau SIPLah diluncurkan agar pengadaan barang sekolah lebih transparan.
“Di sisi lain kita harus mengaku ada macam-macam isu dalam korupsi dana BOS di lapangan. Kita harus jujur dan transparan. Sebenarnya kasus seperti ini sangat bisa dihindari kalau semakin besar persentase daripada penggunaan dana BOS secara online dan transparan melalui platform digital,” jelasnya.
Dikatakan, pada 2021 pemerintah pusat menyalurkan dana bantuan dana BOS Rp53,4 triliun untuk lebih 216 ribu sekolah. Dana BOS meningkat dibanding 2019 Rp51,2 triliun.
Menurut Nadiem, pihaknya memberi keleluasan kepada sekolah untuk meningkatkan jumlah besaran dana BOS. Dan memberi fleksibilitas untuk membelanjakannya melalui SIPLah.
“SIPLah akan membantu pengadaan di sekolah secara lebih transparan dan jauh lebih mudah,” sambungnya.
