Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Polemik TWK KPK Berakhir Sendu, Guru Besar UIN Sebut Jokowi Tak akan Ambil Sikap

Bila diibaratkan lorong gelap, Azyumardi mengatakan belum ada titik terang dari masalah tes wawasan kebangsaan pegawai KPK.
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla saat menghadiri Peluncuran Buku Azyumardi Azra (kiri) di Perpustakaan Nasional, Rabu (4/3/2020)./Bisnis-Nindya Aldila
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla saat menghadiri Peluncuran Buku Azyumardi Azra (kiri) di Perpustakaan Nasional, Rabu (4/3/2020)./Bisnis-Nindya Aldila

Bisnis.com, JAKARTA - Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Azyumardi Azra pesimistis Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengambil sikap dalam persoalan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK).

Dia memperkirakan babak akhir rangkaian TWK ini akan berakhir dengan sendu.

“Proyeksinya gloomy, mendung, gelap,” kata Azyumardi dalam diskusi Indonesia Corruption Watch, Kamis (12/8/2021).

Dia mengatakan belum melihat petunjuk bahwa Jokowi akan mengambil keputusan mengangkat 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos menjadi ASN.

Bila diibaratkan lorong gelap, Azyumardi mengatakan belum ada titik terang dari masalah ini.

“Saya tidak melihat ada celah terang di situ,” kata dia.

Sejarawan ini mencatat Presiden baru sekali berbicara mengenai persoalan TWK. Dalam pernyataannya, Jokowi meminta hasil TWK tidak dijadikan satu-satunya dasar memberhentikan pegawai.

Jokowi juga menyatakan setuju dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan alih status tak boleh merugikan pegawai.

Namun, menurut Azyumardi, pernyataan Jokowi itu diabaikan oleh pimpinan KPK. Sejak itu, Jokowi tak pernah lagi bersuara tentang TWK. Bahkan, setelah Ombudsman RI menyatakan terjadi potensi maladministrasi berlapis dalam pelaksanaan alih status pegawai di KPK.

“Presiden Jokowi tidak melakukan apa-apa, diam seribu bahasa,” kata dia.

Meski demikian, Azyumardi Azra berharap Jokowi akan mengambil sikap. Dia mengatakan bila tidak, pelemahan KPK ini akan menjadi warisan negatif dari masa kepemimpinannya.

Menurutnya, pelemahan KPK sudah terlihat akibatnya, salah satunya banyaknya hukuman koruptor yang dikorting oleh pengadilan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo.Co

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper