Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan bahwa dalam kondisi pandemi seperti saat ini, masyarakat membutuhkan energi positif, semangat untuk bertahan dan saling mendukung satu sama lain.
Pernyataan ini disampaikan Mahfud sebagai tanggapan atas pemberitaan sejumlah media yang kerap menggunakan judul berita ‘clickbait’ atau meleset dari pernyataan narasumber.
“Dibutuhkan ruang publik dan pemberitaan media yang kondusif, yang memotivasi masyarakat, tanpa harus menanggalkan independensi dan obyektifitas yang dimiliki,” kata Mahfud MD dalam diskusi Dewan Pers Dengan Para Pemimpin Redaksi Media dan apimpinan Asosiasi Pers, Rabu (4/8/2021), dikutip dari siaran pers.
Mahfud menyampaikan bahwa yang membedakan antara media sosial yang menjadi tempat berkembangnya hoaks dan media arus utama adalah pada standar kualitas konten.
“Proses yang berjenjang di ruang redaksi, dari reporter, ke redaktur dan hingga pemred, adalah jaminan kualitas dan akurasi sehingga beritanya bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dalam diskusi daring itu, Mahfud menyampaikan informasi yang beredar di publik dalam kondisi pandemi saat ini semakin mengkhawatirkan. Informasi palsu atau hoaks merajalela, yang terutama bertebaran di media sosial.
Data terbaru misalnya, pada periode 23 Januari 2021 hingga 3 Agustus 2021, jumlah hoaks tentang Covid-19 mencapai 1.827, dimana terkait vaksin mencapai 278 hoaks.
“Nah, pada titik ini, peran teman-teman media sangat dibutuhkan, untuk mengimbangi dengan berita-berita yang kredibel dan mencerahkan publik. Jangan sampai justru tergoda untuk ikut membuat angle atau judul berita yang sensasional menyerupai hoaks di media sosial,” ujar Mahfud.
Sepakat dengan Menko, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menambahkan ada hal yang belum selesai kaitannya dengan problem pers, yaitu meningkatkan kualitas para jurnalis, meningkatkan profesionalitas mereka, dan meningkatkan kemerdekaan pers.
“Oleh sebab itu, pertemuan terakhir dengan Menko Polhukam beberapa bulan lalu, saya kira sangat menarik untuk kita gagas dan tindaklanjuti. Ada pelatihan-pelatihan bersama antara Kemenko Polhukam dengan Dewan Pers,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum Pemred Kemal Gani menyadari perilaku sebagian media yang jurnalisnya kerap menulis judul yang tidak sesuai dengan isi berita, terutama media abal-abal.
Dia pun mengajak pemerintah dan asosiasi pers bersama-sama membangun ekosistem media nasional yang sehat.
Saat ini, tambah Kemal, bersama tim Task Force sedang menyiapkan draft undang-undang yang terkait dengan platform global.
“Kita ini media mainstream yang sudah diverifikasi, jumlahnya tidak sampai 1.000 yang sudah diverifikasi secara faktual. Sementara media yang bebas sebebas-bebasnya ada 800.000-an Pak Menko. Kita kayak dikeroyok,” ujarnya.
