Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemerintah menyiapka jaring pengaman sosial sebelum memperpanjang pembatasan masyarakat dalam menghadapi penularan Covid-19.
Menurut Saleh, jaring pengaman sosial itu bisa dalam bentuk bantuan sosial (bansos) maupun subsidi yang harus benar-benar diberikan kepada masyarakat dengan tepat sasaran.
Tanpa jaring pengaman sosial dan bantuan sosial, katanya, kebijakan tersebut dinilai tidak akan efektif.
“Dipastikan akan tetap ada orang yang mencoba melanggar protokol kesehatan (prokes) karena faktor kebutuhan sehari-hari, katanya kepada wartawan, Minggu (25/7/2021).
Fakta di lapangan, tambahnya, menunjukkan bahwa banyak orang yang terdampak dan belum mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya. Belum lagi subsidi dan bansos tidak berlaku di seluruh Indonesia karena hanya di daerah yang diberlakukan PPKM Darurat atau PPKM level 4.
“Perhitungan terhadap hal ini juga harus dilakukan secara cermat. Harus dipastikan tidak ada masyarakat yang dilupakan.” ujarnya.
Selain itu, dia menyarakankan agar di dalam pengumuman perpanjangan atau pelonggaran kebijakan PPKM, pemerintah memberikan alasan secara terbuka. Tidak perlu ada yang ditutupi, katanya.
Pemerintah juga harus menunjukkan bahwa semua potensi yang dimiliki sudah dikerahkan secara maksimal, katanya.
Pada bagian lain dia mengatakan bahwa untuk mengambil keputusan terbaik, pemerintah harus mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Selain epidemolog, kalangan pengusaha, pekerja, masyarakat terdampak, kelompok-kelompok masyarakat lainnya juga seharusnya dimintai pendapat.
Masukan tersebut, menurutnya, sangat perlu untuk melengkapi hasil evaluasi PPKM Darurat yang telah dilaksanakan.
“Kombinasi antara masukan dari berbagai pihak, dan hasil evaluasi itulah semestinya yang dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan berikutnya,” ujar Anggota Komisi IX DPR tersebut.
