Bisnis.com, JAKARTA – Tak pernah mulus jalannya, Vaksin Gotong Royong kini kembali ditolak, setelah sebelumnya ditolak untuk dibeli perusahaan swasta, meski kemudian tembus juga. Sekarang, Vaksin Gotong Royong untuk Individu disorot.
Pada awalnya, Vaksin Gotong Royong mendapat penolakan lantaran vaksin harus dibeli sendiri oleh perusahaan swasta, BUMN, dan badan hukum.
Kritikan dilontarkan berbagai pihak lantaran bertentangan dengan seruan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memastikan bahwa seluruh rakyat berhak mendapatkan vaksin secara gratis.
Dengan berbagai kritikan tersebut, Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan pandemi Covid-19, yang menegaskan bahwa biaya vaksin akan sepenuhnya ditanggung perusahaan dan karyawan tetap akan mendapatkan vaksin secara gratis.
“Yang namanya Vaksin Gotong Royong sumbernya adalah perusahaan, mereka mencarikan vaksin, dan harus gratis untuk seluruh karyawan dan keluarganya,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Maret 2021.
Lalu, sekarang permenkes berubah lagi, berbanding terbalik, membuka kesempatan untuk orang membeli vaksin secara individu.
Baca Juga
“Katanya Gotong Royong tapi Individu, tuh gimana?” tanya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat memimpin Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Selasa (13/7/2021).
Kronologi Vaksin Gotong Royong
Pada raker tersebut, menkes menceritakan, bahwa ide Vaksin Gotong Royong Individu alias vaksin berbayar bermula saat rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diinisiasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
Rapat di kantor Menter Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu digelar pada 26 Juni 2021 membahas isu Vaksinasi Gotong Royong perlu ditingkatkan kecepatannya.
Disebutkan, Vaksinasi Gotong Royong hanya menyumbang 10.000 – 15.000 dari target 1,5 juta vaksinasi Covid-19 per hari.
Budi pun mengakui, bahwa sampai saat ini kinerja Vaksin Gotong Royong sangat jauh di bawah target untuk mencapai 15 juta dosis pada Desember 2021.
Dalam rapat itu, kemudian terbentuk beberapa ide. Mulai dari Vaksin Gotong Royong bagi daerah, rumah sakit, anak, ibu hamil, ibu menyusui, hingga individu.
Kesimpulan rapat kemudian dibawa ke rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada 28 Juni 2021.
Dengan masukan dari Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Kemenkes juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 yang memuat perubahan aturan vaksinasi berbayar.
"Menko Perekonomian kemudian memberikan masukan sebagai KPC-PEN, kemudian kami harmonisasi, kami keluarkan [Permenkes]," kata Budi.
Bikin Pusing
Budi juga menjelaskan, bahwa Vaksin Gotong Royong pada awalnya adalah untuk merespons persepsi, jika pemerintah nantinya kurang gesit melakukan vaksinasi, sehingga butuh bantuan swasta.
Menkes menegaskan, bahwa Vaksin Gotong Royong murni business to business (B2B), yang dikelola BUMN Bio Farma.
“Kami tidak terlibat, vaksin yang dijual oleh Bio Farma dikoordinasikan lewat Kadin [Kamar Dagang dan Industri Indonesia]. Kami hanya terlibat bahwa itu vaksinnya apa, harganya berapa, dan jumlahnya berapa banyak, itu saja,” beber Budi.
Pemerintah pun tidak ikut pada proses negosiasi, dan penjualan dengan Kadin, serta tidak ikut mengalokasikan vaksinnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kanan), dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah) meninjau pelaksanaan program Serbuan Vaksinasi di Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu (19/6/2021).
Peran Swasta
Budi menjelaskan bahwa Vaksin Gotong Royong tadinya diharapkan bisa cepat dan mendorong total vakasinasi nasional seperti ketika program vaksinasi dibantu TNI/Polri.
“Tadi kita harapkan ada sektor swasta, karena negara ini GDP kita paling besar swasta. Sekarang pemerintah cuma 17 persen. BUMN saja lebih besar 18 persen. Swasta sudah 70 persen. Perputaran uang itu banyaknya di swasta. Itu menunjukkan kekuatan eksekusinya di swasta. Jadi, kalau dibantu swasta akan lebih cepat karena kekuatan ekonomi ada di sana. Idenya benar,” ujarnya.
Kenyataanya, jalannya tidak sebagus yang diinginkan. Maka, muncul ide-ide supaya pelaksanaannya bisa sesuai rencana.
Salah satunya adalah individu, karena perusahaan sendiri susah, ribet, dan menghadapi berbagai kendala lain sebagainya.
Terkait daya ungkit herd immunity dari Vaksinasi Gotong Royong Individu, Budi menyebut dirinya pusing, karena harus mempertanggungjawabkan hal yang tidak diketahui secara mendalam oleh Kementerian Kesehatan sendiri.
“Saya yang pusing juga. Saya bilang, kalau saya bisa luangkan waktu saya melobi Amerika, China untuk dapat mesin oksigen atau melobi Swiss untuk mendatangkan Actemra yang globally susah sekali. Saya lebih suka ke sana,” tukas Budi,
Dia juga mengungkap, bahwa memang porsi Vaksin Gotong Royong untuk mendorong herd immunity belum terlalu tinggi dibanding vaksin program pemerintah.
DPR Tetap Dukung
“Kita putuskan saja nggak usah dulu ada berbayar ini. Ikuti Presiden saja dulu bahwa Vaksin Gotong Royong juga tidak dipungut biaya atau gratis. Karena ini bisa menjadi bentuk inkonsistensinya Pak Presiden, bahwa ini gratis dan hak semua rakyat. Kasihan Pak Presiden,” kata Kuriasih, Anggota Komisi IX DPR RI.
Namun, pihak Komisi IX DPR RI pada akhirnya memutuskan untuk tetap mendukung program Vaksin Gotong Royong Individu dengan beberapa persyaratan.
Dalam kesimpulan hasil rapat kerja bersama menkes tersebut, Komisi IX DPR menyatakan mengapresiasi penundaan program vaksinasi berbayar dan meminta Kementerian Kesehatan mengkaji secara intensif penyempurnaan pelaksanaan program tersebut.
"Komisi IX DPR mengapresiasi penundaan pelaksanaan Program Vaksinasi Gotong Royong Individu. Selanjutnya, Komisi IX DPR mendesak Kemenkes untuk melakukan kajian intensif terkait penyempurnaan pelaksanaan program tersebut," seperti tertulis dalam poin kesimpulan raker tersebut.
Selanjutnya, Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan agar berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota untuk dan mengutamakan percepatan program vaksinasi, terutama di daerah-daerah zona merah Covid-19.
Komisi IX DPR juga mendesak Kementerian Kesehatan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota untuk memperbaiki distribusi vaksin dari pusat ke daerah, memperbanyak sentra vaksinasi daerah, serta memastikan percepatan pemberian honorarium vaksinator.
Vaksin Sinopharm
Vaksin Gotong Royong untuk Individu menggunakan vaksin Sinopharm. Berbeda dengan jenis vaksin gratis Sinovac, AstraZeneca, Moderna.
Menkes mengungkap, efikasi Sinopharm masih di bawah Pfizer dan Moderna. Untungnya, kedua vaksin dengan efikasi tertinggi tersebut masih berada di dalam program vaksin pemerintah.
“Ranking efikasi paling atas itu Pfizer dan Moderna, keduanya ada di vaksin program pemerintah. Sinopharm, AstraZeneca sedikit di atas Sinovac. Yang dipakai Vaksin Gotong Royong adalah Sinopharm dan CanSino, tapi ini yang belum kita lihat,” kata Budi.
Menkes memastikan akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan dengan harga yang lebih terjangkau. Meskipun Sinopharm harganya mahal, pihaknya tidak mau membeli balik dari swasta karena kualitasnya tidak lebih baik dari Pfizer atau Moderna.
Pekerja memeriksa kondisi kontainer berisi vaksin Covid-19 Sinopharm setibanya di Terminal Cargo, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (13/7/2021). Sebanyak 1,4 juta dosis vaksin Sinopharm tiba di Indonesia menggunakan pesawat Garuda Indonesia dan akan digunakan untuk kebutuhan vaksinasi Gotong Royong. ANTARA FOTO/Fauzan
Vaksin Sinopharm sendiri merupakan vaksin buatan China dan telah diujikan di beberapa negara. Vaksin Sinopharm telah masuk daftar WHO dan mendapatkan EUA di China, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir dan Yordania, dan kini juga di Indonesia.
Guru Besar Fakultas Farmasi UGM Prof Zullies Ikawati menjelaskan vaksin Sinopharm menggunakan platform yang sama dengan vaksin Sinovac, yaitu virus yang diinaktivasi.
“Dalam uji klinis di Uni Emirat Arab, efikasi vaksin Sinopharm mencapai 78 persen, dan vaksin ini dapat digunakan pada populasi usia 18 tahun lebih sampai lansia,” ujarnya pada Juni lalu.
Karena memiliki platform yang sama dengan vaksin Sinovac, profil efek sampingnya juga mirip, frekuensi kejadian efek sampingnya adalah 0,01 persen atau terkategori sangat jarang.
