Bisnis.com, JAKARTA -- Tensi politik belum sepenuhnya turun di tengah lonjakan kasus positif Covid-19. Salah satu isu yang muncul saat pandemi berlangsung adalah adanya wacana jabatan presiden tiga periode.
Meski demikian, survei Voxpol Center menunjukkan mayoritas pemilih (73,7 persen) menolak adanya wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Sementara yang setuju jabatan presiden 3 periode hanya 22,6 persen dan sisanya 3,7 persen tidak menjawab.
"Ini artinya wacana yang digulirkan sebagian kalangan untuk mendorong presiden Joko Widodo untuk kembali dipilih sebagai presiden mendapat penolakan dari masyarakat," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago, Sabtu (3/7/2021).
Adapun dari jumlah mayoritas pemilih yang menolak wacana ini beralasan bahwa penambahan masa jabatan presiden merupakan kemunduran demokrasi (33,4 persenl, regenerasi kepemimpinan nasional akan terhambat/mandeg (28,2 persen).
Sementara sisanya beralasan jabatan presiden 3 periode akan memicu menguatnya KKN dan oligarki (9,9 persen), pengkhianat demokrasi (8,7 persen) dan untuk menjebak presiden (4,6 persen).
Kendati demikian, Pangi mengatakan bahwa dari sisi kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Ma’ruf Amien 54,5 persen publik puas dengan kinerja pemerintahan sementara 43 persen tidak puas.
"Angka ini menjadi lampu kuning bagi pemerintah untuk terus berbenah karena tingkat kepuasan saat ini terbilang masih belum cukup untuk mengatakan bahwa pemerintah sukses di mata publik," jelasnya.
