Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menyarankan Presiden Joko Widodo alias Jokowi segera mengambil kebijakan lockdown menyusul melonjaknya kasus Covid-19 karena varian baru virus corona delta. Bhima mengatakan lockdown akan menekan risiko kerugian ekonomi.
“Kami kalkulasikan lockdown nasional sekurang-kurangnya membutuhkan biaya Rp 11-25 triliun selama 14 hari,” ujar Bhima, mengutip Tempo, Jumat (25/6/2021).
Sementara itu khusus di DKI Jakarta, Bhima mengasumsikan kebutuhan anggaran pemerintah untuk lockdown mencapai Rp 550 miliar. Sedangkan bila dilaksanakan dua pekan, kebijakan pembatasan total di Ibu Kota memerlukan dana sampai Rp 7,7 triliun. Bhima menghitung Jakarta memiliki kontribusi 70 persen terhadap perputaran uang nasional.
Adapun jika skenario lockdown dilaksanakan dalam dua pekan selama pekan terakhir Juni sampai Juli, risiko Indonesia untuk kehilangan pendapatan domestik bruto atau PDB berkisar Rp 77-308 triliun. Dengan kondisi ini, Indonesia akan mencapai pertumbuhan ekonomi 3–4,5 persen pada akhir 2021.
Namun bila Indonesia tidak melakukan lockdown, Bhima memprediksi risiko kehilangan PDB akan lebih besar mencapai Rp Rp 463-848 triliun. Dengan skenario tanpa lockdown, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali terkontraksi 0,5 persen atau paling moncer berada di jalur positif 2 persen.
“Jadi kenapa tidak di-lockdown saja, biayanya lebih murah dibandingkan dengan kerugian ekonominya. Setelah lockdown berhasil, ekonomi bisa tumbuh lebih solid. Jangan kondisi darurat, tapi kebijakannya nanggung,” ujar Bhima.
Bhima mengatakan pemerintah masih memiliki kemampuan apabila ingin mengambil kebijakan lockdown. Total anggaran yang dibutuhkan selama lockdown atau PSBB tersebut sebesar 6 persen dari alokasi anggaran infrastruktur pada 2021 yang mencapai Rp 413 triliun.
_1660650391.jpg?w=348&h=261)
