Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemulangan 7.300 Pekerja Migran dari Malaysia, DPR: Kawal Ketat

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai langkah ketat itu penting dilakukan mengingat saat ini Malaysia tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19.
Petugas kesehatan melakukan tes cepat antigen kepada pekerja migran yang tiba di Kepulauan Riau, Selasa (18/5/2021). ANTARA/Kemenko PMK
Petugas kesehatan melakukan tes cepat antigen kepada pekerja migran yang tiba di Kepulauan Riau, Selasa (18/5/2021). ANTARA/Kemenko PMK

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mengawal pemulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ketat dari Malaysia pada periode Juni-Juli 2021.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai langkah ketat itu penting dilakukan mengingat saat ini Malaysia tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19. Apalagi, saat ini Malaysia sedang menerapkan lockdown total karena lonjakan kasus Covid-19. 

"Pemulangan 7.300 PMI harus dikawal ketat untuk memastikan mereka sudah bebas Covid-19 sehingga tidak menimbulkan masalah baru di tanah air,” kata Netty, Selasa (8/6/2021) seperti dilansir laman resmi DPR.

Dia menilai pemerintah harus memberikan perlindungan maksimal pada semua pekerja kita melalui koordinasi dengan lembaga maupun institusi terkait. Menurutnya, pemeriksaan atau screening harus dilakukan sesuai SOP, terutama di pintu-pintu masuk kedatangan PMI.

Netty berharap pemulangan PMI ini tidak menjadi importasi kasus Covid-19  di Tanah Air. Apalagi, sejumlah daerah di Indonesia sengan mengalami lonjakan kasus dan dalam situasi yang mengkhawatirkan

"Seperti di Kudus, Bangkalan, Garut dan Bandung. Jika sampai terjadi importasi kasus dari Malaysia lagi, maka ini akan memperparah kondisi di tanah air. Pemerintah harus mengawal secara ketat pemulangan PMI tersebut,” tambahnya.

Politisi Fraksi PKS ini mengingatkan pemerintah agar memastikan kesiapan SDM dan infrastruktur kesehatan dalam proses pemulangan PMI tersebut.

"Pastikan kesiapan SDM dan infrastruktur dalam proses pengetesan, karantina dan administrasi imigrasi lainnya. Bukan hanya aspek teknis, tapi yang lebih penting adalah aspek moral dan mental para petugas di lapangan. Jangan sampai  terulang kasus penggunaan alat test bekas atau mafia karantina yang mencoreng nama baik Indonesia," urai Netty.

Dia pun tidak menginginkan kepulangan PMI menjadi pemicu melonjaknya Covid-19 dari klaster keluarga, seperti yang terjadi di Bangkalan. Pihak RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu sebagai salah satu RS yang menangani pasien Covid-19 di Bangkalan menyebut klaster keluarga ini diakibatkan karena adanya PMI yang pulang dari luar negeri, terutama didominasi dari Malaysia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper