Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Marahi Mensos Risma, Bupati Alor: Penyaluran PKH Jangan Pakai Politik

Penyaluran PKH itu berkaitan dengan bantuan untuk korban bencana badai Seroja pada awal April 2021. Hanya saja, penyaluran PKH itu diserahkan oleh ketua partai politik bukan oleh pemerintah daerah.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 02 Juni 2021  |  12:44 WIB
Bupati Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo (keenam dari kiri). - Pemkab Alor
Bupati Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo (keenam dari kiri). - Pemkab Alor

Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat marah-marah terhadap  Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait proses penyaluran bantuan program keluarga harapan atau PKH yang tidak sesuai aturan.

“Penanganan ada di bawah pemerintah [daerah] bagaimana dia bilang [DPRD], menteri bodoh betul. Masih baik Ibu Khofifah. Pantas model begitu tempat itu korupsi, KPK tangkap lagi, Nanti saya suruh kasih tahu dia,” kata Amon kepada sejumlah staf Risma melalui rekaman video yang dilihat Bisnis, Rabu (2/6/2021).

Adapun, penyaluran PKH itu berkaitan dengan bantuan untuk korban bencana badai Seroja pada awal April 2021.

Hanya saja, penyaluran PKH itu diserahkan oleh ketua partai politik bukan oleh pemerintah daerah. Hal itu yang kemudian menyulut amarah Amon seperti terlihat jelas dalam potongan video yang beredar belakangan.

“Sembarang saja itu, jangan pakai politik-politik model begitu. Dia tidak tahu proses bantuan, pola penanganan atau teknis penangan ini sampai bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran. Menteri model apa begitu, dia tidak pernah datang ke Alor kok,” kata dia.

Pada akhir video itu, Amon meminta sejumlah staf Risma untuk kembali pulang ke Jakarta. Dia juga mengatakan bakal bersurat ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dengan peristiwa tersebut.

“Ini bantuan itu kalian caplok dari pengurus PKH baru bilang presiden perintah, dia bagi dari mana itu model baru itu. Menteri juga ngomong begitu berarti dia tidak mengerti pola bantuan. Menteri bodoh,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK alor program keluarga harapan (pkh)
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top