Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat marah-marah terhadap Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait proses penyaluran bantuan program keluarga harapan atau PKH yang tidak sesuai aturan.
“Penanganan ada di bawah pemerintah [daerah] bagaimana dia bilang [DPRD], menteri bodoh betul. Masih baik Ibu Khofifah. Pantas model begitu tempat itu korupsi, KPK tangkap lagi, Nanti saya suruh kasih tahu dia,” kata Amon kepada sejumlah staf Risma melalui rekaman video yang dilihat Bisnis, Rabu (2/6/2021).
Adapun, penyaluran PKH itu berkaitan dengan bantuan untuk korban bencana badai Seroja pada awal April 2021.
Hanya saja, penyaluran PKH itu diserahkan oleh ketua partai politik bukan oleh pemerintah daerah. Hal itu yang kemudian menyulut amarah Amon seperti terlihat jelas dalam potongan video yang beredar belakangan.
Bupati Alor-NTT Amon Jobo maki-maki manteri @KemensosRI bu Risma. Menurut bupati Amon, Risma menteri yg bodoh dan hanya bisa tanam bunga di Surabaya ! pic.twitter.com/EA8tHiitBb
— Munir (@Munir_Timur) June 1, 2021
“Sembarang saja itu, jangan pakai politik-politik model begitu. Dia tidak tahu proses bantuan, pola penanganan atau teknis penangan ini sampai bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran. Menteri model apa begitu, dia tidak pernah datang ke Alor kok,” kata dia.
Pada akhir video itu, Amon meminta sejumlah staf Risma untuk kembali pulang ke Jakarta. Dia juga mengatakan bakal bersurat ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dengan peristiwa tersebut.
“Ini bantuan itu kalian caplok dari pengurus PKH baru bilang presiden perintah, dia bagi dari mana itu model baru itu. Menteri juga ngomong begitu berarti dia tidak mengerti pola bantuan. Menteri bodoh,” kata dia.
