Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyoroti temuan Kementerian Sosial soal 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos).
Laporan tersebut terungkap berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP dan KPK terkait bansos tahun 2020. BPKB melaporkan terdapat 3.877.965 data NIK tidak valid.
Selanjutnya terdapat 41.985 duplikasi data keluarga peneriman manfaat (KPM) dengan nama dan NIK yang sama. BPK juga melaporkan tambahan data NIK tidak valid sebanyak 10.992.479 ART, nomor KK tidak valid sebanyak 16.373.682 ART, nama kosong 5.702 ART serta NIK ganda sebanyak 86.465 ART.
Maman berharap Mensos Tri Rismaharini tidak bertindak gegabah dengan temuan tersebut. Dia menyarankan agar Mensos lebih fokus untuk melakukan penelusuran internal ihwal data ganda tersebut.
“Penemuan 21 juta data ganda yang disampaikan Menteri Sosial ini memang sesuai fakta, tetapi Mensos itu sebaiknya tidak grasak-grusuk lapor ke sana-ke mari seperti ke KPK dan lainnya. Sebaiknya cari tahu dulu mengapa hal ini bisa terjadi dari internal Kementerian Sosialnya. Apakah reformasi birokrasi Kemensos itu sudah benar?” kata Maman, seperti dilansir laman resmi DPR, Senin (31/5/2021).
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini menilai validasi data yang dilakukan Kemensos memang penting terutama terkait penemuan 21 juta data ganda penerima bansos yang mengakibatkan bansos tidak tepat sasaran. Namun, reformasi birokasi Kemensos juga tidak boleh dilupakan karena kevalidan suatu data juga berhubungan terhadap pengujinya.
Baca Juga
“Yang saya lihat bu Mensos ini seperti menaruh ember di bawah genteng yang bocor akibat hujan. Bukannya mencari cara agar bagaimana air hujan itu tidak masuk seperti gentengnya di ganti atau lainnya. Kemensos seharusnya melakukan reformasi birokrasi karena kevalidan suatu data juga sangat berpengaruh kepada internal Kemensos,” tandas legislator dapil Jawa Barat IX itu.
