Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wakil Presiden Sementara Ambil Alih Kekuasaan di Mali

Wakil presiden transisi berkewajiban untuk bertindak untuk mempertahankan kesepakatan transisi dan mempertahankan republik setelah adanya percobaan kudeta.
Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengikuti pertemuan Asean Leaders Gathering di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018)./ANTARA-Afriadi Hikmal
Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengikuti pertemuan Asean Leaders Gathering di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018)./ANTARA-Afriadi Hikmal

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil presiden sementara Mali, Kolonel Assimi Goita mengatakan bahwa dia telah  mengambil alih kekuasaan setelah presiden transisi dan perdana menteri gagal berkonsultasi dengannya tentang pembentukan pemerintahan baru.

"Langkah semacam ini membuktikan keinginan yang jelas dari presiden transisi dan perdana menteri untuk berusaha melanggar kesepakatan transisi," katanya.

Dia menggambarkan tindakan pasangan tersebut sebagai "niat yang dapat dibuktikan untuk menyabotase transisi". Sedangkan pemilu akan digelar tahun depan sesuai rencana, katanya seperti dikutip Aljazeera.com, Rabu (26/5/2021).

Presiden Bah Ndaw dan Perdana Menteri Moctar Ouane ditangkap dan dibawa ke pangkalan militer di luar ibu kota pada Senin. Insiden itu memicu kecaman dari kekuatan internasional, beberapa di antaranya menyebutnya sebagai "percobaan kudeta".

Kedua pemimpin itu bertanggung jawab atas pemerintahan transisi yang dibentuk setelah kudeta militer pada bulan Agustus yang menggulingkan Presiden Ibrahim Boubacar Keita. Mereka ditugaskan untuk mengawasi kembali ke pemilihan umum yang demokratis.

Goita, yang memimpin kudeta Agustus, mengatur penangkapan setelah dua rekan pemimpin kudeta digeser  dari jabatan pemerintah mereka dalam perombakan kabinet pada Senin.

Dalam pernyataan yang dibacakan oleh seorang ajudan di televisi nasional, Goita mengatakan bahwa pemilu akan digelar tahun depan untuk memulihkan pemerintahan.

"Wakil presiden transisi berkewajiban untuk bertindak untuk mempertahankan kesepakatan transisi dan mempertahankan republik," menurut pernyataan itu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan negara-negara kawasan mengutuk tindakan militer dan menuntut pembebasan segera para pemimpin yang ditangkap.

"Kami menuntut pembebasan" kedua pemimpin tersebut, kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mentweet seruan untuk tenang, dan mendesak "pembebasan tanpa syarat" para pemimpin tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Hafiyyan
Sumber : Aljazeera.com

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper