Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Koalisi Sipil Bakal Dampingi 75 Pegawai KPK ke Ombudsman Pekan Depan

LBH Mu PP Muhammadiyah juga akan mendampingi 75 pegawai KPK mempersiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Newswire
Newswire - Bisnis.com 15 Mei 2021  |  07:02 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil yang mendampingi 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mendatangi kantor Ombudsman Republik Indonesia pada Rabu pekan depan, 26 Mei 2021.

Ketua Bidang Litigasi LBH Mu Pengurus Pusat Muhammadiyah Gufroni mengatakan, pertemuan itu akan membicarakan Surat Keputusan tentang hasil asesmen tes wawasan kebangsaan yang membebastugaskan 75 pegawai KPK.

"LBH PP bersama koalisi masyarakat sipil akan mendatangi kantor ORI untuk konsultasi terkait SK penonaktifan 75 pegawai tersebut," kata Gufroni dikutip dari Tempo, Jumat malam, 14 Mei 2021.

Gufroni mengatakan LBH Mu PP Muhammadiyah juga akan mendampingi 75 pegawai KPK mempersiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, dia belum merinci sudah sejauh apa gugatan tersebut disiapkan dan kapan akan didaftarkan.

"Sebelum ke PTUN kami menyampaikan keberatan terlebih dulu ke Ketua KPK," kata Gufroni.

Anggota Ombudsman RI Robert Endi Jaweng mengatakan telah berkomunikasi dengan beberapa pegiat antikorupsi ihwal SK penonaktifan 75 pegawai KPK itu. Menurut dia, Ombudsman kini menunggu adanya aduan secara resmi.

"Saya sendiri akan konferensi pers soal KPK pekan depan," kata Endi Jaweng ketika dihubungi, Jumat (14/5/2021).

Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya mengeluarkan SK tentang hasil asesmen tes wawasan kebangsaan untuk alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). SK itu sekaligus membebastugaskan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.

Dalam daftar 75 nama tersebut, terdapat nama-nama penyelidik dan penyidik yang menangani kasus-kasus korupsi besar. Penyidik senior Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap ada dalam deretan nama-nama yang tak lolos itu.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK ombudsman muhammadiyah

Sumber : Tempo

Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top