Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Direktur Amnesty Singgung Krisis di KPK dalam Khotbah Salat Id

Perayaan Idulfitri pada tahun ini berbeda karena adanya pandemi, krisis kesehatan, ekonomi hingga krisis di KPK dan di Palestina.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 13 Mei 2021  |  12:45 WIB
Gedung KPK - Antara/Hafidz Mubarak A
Gedung KPK - Antara/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Perayaan Idulfitri 1442 Hijriah dinilai berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya karena adanya pandemi, krisis kesehatan, ekonomi, dan kondisi Palestina, melainkan juga karena adanya krisis di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Krisis di tubuh komisi antirasuah dan isu wawasan kebangsaan itu disinggung Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam khotbah Salat Idulfitri. Dia mengatakan perayaan Idulfitri tahun ini berbeda karena adanya pandemi, krisis kesehatan, ekonomi hingga krisis di KPK dan di Palestina.

"Semuanya sangat mengoyak jiwa-jiwa yang hendak kembali pada kesucian diri,” kata dia yang menyampaikan khotbah secara virtual, pada Kamis, (13/5/2021).

Usman mengatakan selama sebulan lamanya manusia diwajibkan berpuasa untuk menahan hawa nafsu. Tetapi, kadang hawa nafsu bukan datang dari sifat yang negatif. Seringkali, kata dia, hawa nafsu datang dari sifat yang seakan positif.

“Salah satunya ialah wawasan kebangsaan, cinta tanah air atau nasionalisme yang digunakan untuk mencela yang lain, menguasai dan menyingkirkan yang lain,” ujar dia.

Pria kelahiran 6 Mei 1976 ini mengatakan tidak ada yang salah dengan wawasan kebangsaan. Selama wawasan tersebut didasarkan pada nilai kebajikan dan melawan kekejian. Cinta tanah air, kata dia, juga bisa diekspresikan dengan mengamalkan ajaran agama dalam menunaikan tugas negara melawan korupsi dan kezaliman. Mereka yang melakukannya wajib dilindungi, bukannya dicurigai.

Dia mengatakan ada banyak ayat Al Quran yang menyerukan agar manusia berbuat adil dalam kehidupan sosial, gender, dan alam. Namun, melihat realitas saat ini, Usman banyak mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk menegakkan keadilan tersebut.

“Mengapa pejabat kita berseru Bhineka Tunggal Ika, NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, tetapi bungkam melihat korupsi, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan bahkan pelecehan terhadap perempuan?” kata dia.

“Ditagih karena janji memperkuat lembaga antirasuah sepuluh kali, jawabnya adalah pelabelan talibanisasi, pelemahan institusi, dan penyingkiran orang-orang yang berdedikasi?” tanya dia.

Padahal, kata Usman, lembaga dan orang-orang itu berjibaku melawan penyimpangan kekuasaan dan keserakahan orang-orang yang gemar menumpuk harta dan kehormatan di atas kerusakan lingkungan dan penderitaan.

Usman mengatakan wawasan kebangsaan hendaklah berpijak pada nilai esensial seperti keadilan dan menahan nafsu. Dia mengajak masyarakat tidak mencurigai keyakinan seseorang dalam mengamalkan agamanya, baik mereka Islam, Kristen atau agama lainnya. Pun jika bentuk pengalaman ajaran agama itu adalah dengan memberantas korupsi.

“Penyingkiran mereka adalah kekeliruan,” ujar Direktur Amnesty.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK lebaran idulfitri

Sumber : Tempo

Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top