Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tes Wawasan Kebangsaan Diduga untuk Singkirkan 75 Pegawai KPK

Sujanarko mengatakan bahwa ke-75 pegawai yang tidak lolos dan dinonaktifkan pernah berkonflik terkait dengan idealisme KPK.
EKSKLUSIF!! PEGAWAI SENIOR TANTANG PIMPINAN KPK ?KNALPOT EPS 13 (KHUSUS TWK)
EKSKLUSIF!! PEGAWAI SENIOR TANTANG PIMPINAN KPK ?KNALPOT EPS 13 (KHUSUS TWK)

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko membeberkan keanehan ihwal tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia heran asesmen tersebut digunakan untuk proses seleksi.

Diketahui, Sujanarko masuk dalam daftar 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan dinonaktifkan. Dia sendiri merupakan penggawa KPK berprestasi lantaran pernah menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Joko Widodo pada 2015.

Menurut Sujanarko, sejak awal isu alihstatus dibahas, asesmen tidak digunakan untuk proses seleksi.

"Setiap sosialisasi kepegawaian bahkan di rapat dengan struktural asesmen itu digunakan untuk mapping. Kedua rapat-rapat selama terkait rencana pembuatan peraturan KPK tentang asesmen, itu tidak ada unsur asesmen yang digunakan untuk nonaktif," kata Sujanarko saat berbicara di kanal YouTube Haris Azhar, dikutip Rabu (12/5/2021).

Hal tersebut aneh, ucap Sujanarko, lantaran sejumlah pemangku kepentingan mulai dari Presiden, Menteri, Mahkamah Konstitusi, setuju proses alih status pegawai menjadi ASN dilakukan tanpa asesmen.

"Semua stakeholders itu rela, setuju tidak perlu ada asesmen, semua dari pegawai KPK menjadi ASN. Lah kok aneh organisasi yang diberi fasilitasi seluruh stakeholder dengan mudah dipindahkan ke ASN, kira-kira kok justru punya niat untuk menghentikan yang 75 orang," kata Sujanarko.

Dia pun menduga bahwa tes wawasan kebangsaan ini sengaja untuk menyingkirkan pihak tertentu di internal KPK.

Sujanarko mengatakan bahwa ke-75 pegawai yang tidak lolos dan dinonaktifkan pernah berkonflik terkait dengan idealisme KPK.

Selain itu, Sujanarko pun menantang empat pimpinan KPK selain Firli Bahuri yakni, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli SIregar untuk lebih menonjolkan hati nurani.

Keempat pimpinan lainnya harus lebih berani. Pasalnya, dalam membuat keputusan di KPK bersifaat kolektif kolegial, bukan dikendalikan oleh satu orang saja.

"Saya tantang di forum ini (YouTube Harus Azhar), empat pimpinan yang lain itu lebih menonjolkan hati nurani lah. Harus lebih berani. Publik menurut saya harus menagih mereka, karena gaji mereka sudah besar, loh," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper