Mudik Dilarang, DPR: Ketersediaan Kebutuhan Pokok Perlu Dijaga

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan terkait hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah dengan matang. Permintaan disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan tahun sidang 2020-2021.

Puan menjelaskan, terkait kebijakan tentang pelarangan mudik pada Lebaran tahun ini,  pemerintah harus menyiapkan secara matang mekanisme dan sumber daya pendukungnya. Dia berharap masyarakat juga memahami bahwa pelarangan mudik lebaran dilakukan demi mencegah penularan Covid-19.

“Sehingga penerapan dan pengawasan di lapangan akan konsisten,” kata Puan dalam keterangn resmi, Kamis (6/5/2021).

Mengenai persiapan pelarangan mudik, Puan memantau langsung pelaksanaannya di Terminal Harjamukti dan Stasiun Cirebon, Jawa Barat, Kamis (5/5/2021). 

Politisi kelahiran Jakarta itu menyatakan akan terus mengawasi dan meminta petugas bekerja dengan disiplin, tegas, namun humanis dan santun dalam menghadapi warga yang bersikeras ingin mudik.

Selanjutnya, Puan juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan kecukupan pasokan bahan makanan pokok di seluruh daerah menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Stabilitas harganya juga harus dijaga sehingga masyarakat tidak semakin terbebani dengan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok,” ujar mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut.

Dalam rapat paripurna tersebut, Puan juga menyampaikan beberapa hal yang dinilainya perlu menjadi perhatian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR terkait, antara lain mengenai perkembangan terkini di beberapa kawasan  India, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah, yang sedang menghadapi gelombang kedua pandemi Covid-19.

Selain it, Puan juga membahas soal berbagai bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini, peristiwa KRI Nanggala 402 yang harus menjadi intropeksi untuk mempersiapkan sistem pertahanan negara yang andal, termasuk menjamin keamanan dan keselamatan prajurit dalam menjalankan tugas.

Kemudian mengenai langkah-langkah pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI yang akan menindak tegas Kelompok Kriminal Bersenjata di kawasan papua, sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.