Bisnis.com, JAKARTA - Filipina menegaskan bahwa larangan sepihak terkait mencari ikan di Laut China Selatan tidak berlaku bagi wilayah Asia Tenggara.
Satuan Tugas Nasional untuk Laut Filipina Barat menentang pemberlakuan larangan mencari ikan yang melibatkan teritorial dan yurisdiksi Filipina. Hal tersebut diungkapkan dalam sebuah pernyataan pada Selasa (4/5/2021).
“Nelayan kami didorong untuk pergi keluar dan menangkap ikan di perairan kami,” tulisnya seperti dikutip dari Bloomberg.
Negara-negara Asia Tenggara akan melanjutkan patroli penegakan hukum dan latihan militer secara bergilir di zona ekonomi eksklusif. Mereka juga mengecam kemunculan penjaga pantai China dengan senjata berbahayanya di perairan yang disengketakan, Scarborough Shoal pada akhir April.
Sebelumnya, Vietnam juga telah menentang larangan penangkapan ikan China di perairan yang mencakup wilayahnya.
Pada 27 April, Satgas Filipina juga mendapati adanya tujuh kapal milisi China di Sabina Shoal yang hanya berjarak 130 mil laut dari provinsi Palawan. Namun, kapal tersebut balik arah setelah ditantang oleh penjaga perairan Filipina.
Baca Juga
Sementara itu, dalam pernyataan Juru bicara Menteri Luar Negeri China Wang Wenbin meminta Filipina agar menghormati kedaulatan dan yurisdiksinya di Pulau Huangyan atau Scarborough Shoal.
“China mendesak pihak Filipina untuk dengan sungguh-sungguh menghormati kedaulatan dan yurisdiksi China, dan berhenti mengambil tindakan yang dapat memperumit situasi,” katanya.
Wang juga menyinggung Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin agar berperilaku sesuai dengan statusnya. Hal ini diungkapkan mengikuti lontaran sarkasme Menlu Filipina yang mengecam China agar keluar dari wilayah Filipina dalam akun media sosial pribadinya.
Kendati demikian, Presiden Rodrigo Duterte justru mengatakan bahwa China merupakan kawannya dan menyebut adanya ketegangan antara kedua negara tidak berarti merusak hubungan dan kerja sama.
Ketegangan antara China dan Filipina meningkat dimulai ketika ratusan kapal ikan China terlihat di Whitsun Reef sehingga memicu protes dari Manila pada pertengahan April 2021.
Filipina meminta China mematuhi putusan arbitrase 2016 yang dikeluarkan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut.
Sementara China berkilah mengatakan bahwa kapal-kapal itu hanya berlindung dari angin dan meminta Filipina melihat situasi secara rasional.
Kementerian Luar negeri Filipina juga telah menyerukan agar kapal ikan China pergi dari Scarborough Shoal dan gugusan Pulau Kalayaan di Pulau Spratly Islands melalui pernyataan pada Senin.
Scarborough Shoal berada berada dalam zona ekonomi eksklusif 200 mil laut Filipina dan sekitar 472 mil laut dari pantai terdekat China.
