Bisnis.com, JAKARTA – Hari ini Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Terkait hal itu, Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti tiga hal terkait Peta Jalan pendidikan Indonesia.
Menurut Haedar peta jalan tersebut masih belum sesuai. Melalui akun Facebooknya, Haedar menulis tiga tren yang terjadi akhir-akhir ini di dunia pendidikan.
“Ini penting untuk menjadi perenungan sekaligus menjadi pertanyaan jujur, karena bukan sesuatu yang tampak kebetulan,” ujarnya.
Pertama, yang menjadi sorotan Haedar adalah dalam pendidikan nasional selalu terdapat hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai dasar konstitusi serta Agama, Pancasila, dan Kebudayaan luhur bangsa Indonesia.
Dia menjelaskan pada 2020 tidak tercantum frasa “Nilai Agama” dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. Padahal nilai agama sangat fundamental, sebagaimana termaktub dalam pasal 31 UUD 1945.
“Alhamdulillah kini sudah terakomodasi, tetapi apakah ke depan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Semoga tidak, karena agama sangatlah penting dan mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia dan dijamin keberadaannya oleh konstitusi Indonesia,” kata Haedar, dikutip dari unggahan di akun Facebooknya, Minggu (2/5/2021).
Kedua, hilangnya atau tidak tercantumnya nama Hadratus Syeikh KH Hasyim Asy’ari pendiri Nahdlatul Ulama yang juga merupakan Pahlawan Nasional serta Prof Kahar Muzakkir tokoh Muhammadiyah yang juga Pahlawan Nasional dalam buku resmi Kamus Sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud RI dua jilid.
“Padahal tokoh-tokoh Komunis Indonesia semuanya tercantum seperti Sneevliet, DN Aidit, dan lain-lain,” ujarnya.
Bahkan, imbuh Haedar, dalam jilid 2 Kamus Sejarah tersebut pada halaman 179 tertulis “Pada 30 September 1965 PKI diduga terlibat dalam gerakan kudeta”. PKI hanya diduga terlibat, dan bukan terbukti terlibat kudeta 1965.
Buku tersebut sampai akhir April 2021 masih beredar utuh Jilid 1 dan Jilid 2 yang dapat dibeli di toko daring. Buku tersebut sudah resmi terpublikasi dan memperoleh pengantar dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI.
“Mungkin buku yang beredar itu ilegal dan boleh jadi masih draf seperti rilis Kemendikbud, serta saat ini mudah-mudahan benar-benar ditarik dan dinyatakan salah atau keliru,” kata Haedar.
Ketiga, kecenderungan pendidikan yang liberal, dengan konsep Merdeka Belajar dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Haedar mengakui Indonesia pascareformasi memang cenderung liberal dalam politik, ekonomi, dan budaya.
“Padahal pendidikan bukanlah hanya menanamkan nilai instrumental, karena manusia bukanlah robot yang dapat dicetak di pabrik. Manusia adalah insan yang utuh, yang menurut Ki Hajar Dewantara yang kelahirannya diperingati hari ini, sebagai pendidikan akal-budi,” ujar Haedar.
Dia menekankan bahwa manusia Indonesia juga memiliki tiga dasar nilai hidup di negeri ini yaitu Agama, Pancasila, dan Kebudayaan Indonesia.
“Bukan insan maju ala Barat yang sekuler dan liberal. Bukan pula manusia sosialis ala Marxisme-Komunisme yang hidupnya untuk perjuangan kelas. Kebijakan pendidikan Indonesia sebagai usaha mencerdaskan kehidupan bangsa harus memiliki fondasi pada konstitusi UUD 1945 dan UU Sisdiknas 2003, termasuk di dalamnya Peta Jalan,” ujar Haedar.
