Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi kembali menyerukan solidaritas global untuk memastikan akses vaksin Covid-19 yang berkeadilan dan merata.
Dia meminta solidaritas global harus diperkuat untuk mendukung kesetaraan akses terhadap vaksin, melalui peningkatan produksi, intensifikasi kerja sama transfer teknologi, termasuk melalui perjanjian lisensi yang terbuka dan transparan, penghapusan restriksi ekspor. Dia juga meminta agar segala bentuk politisasi vaksin diakhiri.
“Virus ini adalah ujian bagi solidaritas kita. Banyak resolusi dan deklarasi telah dikeluarkan. Inilah saatnya bagi kita untuk mewujudkan kata-kata kita ke dalam aksi nyata,” jelasnya dalam Pertemuan Khusus para Menteri Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB bertema Vaccine for All yang dilaksanakan secara virtual tanggal, Jumat (16/4/2021) malam.
Adapun, pertemuan tersebut dipimpin Presiden Ecosoc dan dihadiri 48 negara yang mendukung akses vaksin berkeadilan dan merata. Dalam agenda itu, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Presiden Majelis Umum PBB, serta Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) turut menyampaikan pidato.
Retno menjelaskan bahwa inisiasi vaksin global, Covax Facility, telah menjangkau pasokan vaksin bagi lebih dari 100 negara pada 6 benua di dunia. Namun demikian, masih terdapat tantangan akses dan distribusi sebab hanya 0,2 persen dari vaksin tersebut yang didistribusikan ke negara-negara berpenghasilan rendah.
“Kita tidak bisa membiarkan kesenjangan global ini menggagalkan perjuangan kita melawan pandemi, terutama di tengah ancaman gelombang ketiga Covid-19,” tegas Menlu.
Baca Juga
Pertemuan itu menggarisbawahi bahaya ketimpangan distribusi vaksin yang akan berdampak epidemiologis dan ekonomi yang sangat merugikan semua negara. Kasus Covid-19 meningkat 2 kali lipat dalam 2 bulan terakhir, dengan tingkat infeksi tertinggi yang pernah terjadi selama pandemi.
Pertemuan menghasilkan sebuah komitmen untuk mendukung kerangka vaksin multilateral yang diusung Covax Facility, dan seruan kepada semua pihak untuk membantu meningkatkan kapasitas Covax Facility, terutama dari sisi pendanaan, dan kepada negara yang memiliki ekses suplai vaksin untuk dapat mendonasikannya kepada negara yang membutuhkan.
Badan Ekonomi dan Sosial PBB (Economic and Social Council-ECOSOC) merupakan salah satu dari 6 badan utama PBB yang bertanggungjawab untuk mengkordinasikan isu ekonomi dan sosial dalam PBB. ECOSOC membawahi 15 badan subsider PBB, 8 komisi fungsional, dan lima komisi regional dalam bidang ekonomi dan sosial.
