Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani menyoroti kemungkinan dampak dari peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terhadap pengembangan dan penelitian vaksin Merah Putih.
Menurutnya hal itu akan berdampak terhadap penelitian vaksin Covid-19, khususnya Vaksin Merah Putih karena enam lembaga yang mengembangkannya berada di bawah koordinasi Kemenristek.
Enam lembaga tersebut adalah Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Airlangga.
“Kita juga akan kehilangan kementerian yang memiliki fungsi untuk memetakan kebijakan serta strategi dalam bidang riset dan teknologi. Komitmen pemerintah perlu dipertanyakan. Sebenarnya Pemerintah mendukung inovasi dan riset untuk kemajuan bangsa atau tidak?” kata Netty seperti dikutip dari laman resmi PKS, Kamis (15/4/2021).
Lebih lanjut, dia menilai negara masih kurang memberikan dukungan pengembangan riset dalam negeri yang terlihat dari minimnya anggaran Kemenristek/BRIN.
Pada tahun ini saja, sambungnya, melalui surat Menteri Keuangan No.S-30/MK.02/2021, alokasi Anggaran Kemenristek/BRIN hanya Rp2,696 triliun.
“Kalau anggarannya kecil begini kita mau riset apa? Bahkan alokasi anggaran belanja riset kita tidak sampai satu persen dari PDB. Beda jauh dengan negara-negara luar yang memiliki komitmen tinggi untuk investasi dalam riset,” ujarnya.
Setali tiga uang, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto mendesak Pemerintah mengkonsolidasikan Konsorsium Riset Covid-19, yang selama ini di bawah koordinasi Kemenristek/BRIN agar pengembangan Vaksin Merah Putih tidak terhambat.
Dia menambahkan, sebagai Negara yang berdaulat, produksi dan penggunaan vaksin Merah Putih menjadi penting agar Indonesia tidak tergantung pada vaksin impor dan menjadi sekadar pasar bisnis vaksin semata.
“Selain itu juga kita tidak ingin, uang kita yang terbatas dari utang ini terkuras habis untuk membeli vaksin impor. Karena itu sangat penting kalau kita menggesa riset dan produksi vaksin Merah Putih ini agar vaksin domestik dapat segera digunakan bagi pemulihan pandemi Covid-19,” ujarnya.
Wakil Ketua FPKS itu meminta target produksi vaksin yakni awal 2022, seperti yang disampaikan Menristek/Kepala BRIN saat Raker dengan Komisi VII DPR RI, tidak molor.
“Jangan sampai terlambat, yakni diproduksi pada saat pasar vaksin sudah jenuh oleh vaksin impor melalui program mandatory yang dibiayai oleh Pemerintah,” ujar Mulyanto.
