Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Dukung Merger Kemendikbud dan Kemenristek, Ini Alasan Wakil Ketua DPR

Rencana pemerintah itu pun mendapatkan dukungan dari DPR dalam rapat paripurna DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 yang diselenggarakan pekan lalu, Jumat (9/4/2021).
Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana - Bisnis.com 15 April 2021  |  23:59 WIB
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin - Bisnis - Rayful Mudassir
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin - Bisnis - Rayful Mudassir

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah baru-baru ini memutuskan untuk melebur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Rencana pemerintah itu pun mendapatkan dukungan dari DPR dalam rapat paripurna DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 yang diselenggarakan pekan lalu, Jumat (9/4/2021).

Wakil Ketua DPR M. Azis Syamsuddin mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Menurutnya, realisasi penggabungan kementerian itu akan mendukung penguatan riset di dalam negeri.

"Saat ini semua negara dan instansi harus memperkuat riset. Jadi sudah tepat langkah Presiden dalam membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk digabung menjadi satu bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ungkap Azis, seperti dikutip dari laman resmi DPR, Kamis (15/4/2021).

Politikus Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini bagaimana meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurutnya, IPM tidak dapat meningkat jika riset dan pengembangan tidak berjalan dengan baik.

Terkait dengan sosok menteri yang akan dipilih untuk memimpin kementerian tersebut, Azis menyerahkannya kepada presiden.

"Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diduduki oleh Nadiem Makarim dan Kementerian Riset dan Teknologi diisi oleh Bambang Brodjonegoro. Tentunya posisi peleburan kementerian ini hanya akan dipimpin oleh satu orang yang akan memimpin, siapa yang pas dan tepat untuk menduduki posisi tersebut, Presiden yang memiliki hak preogratif," tutupnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr kemendikbud kemenristek
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top