Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly buka-bukaan soal keputusan Pemerintah memenangkan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam permohonan pengesahan kepengurusan versi kongres luar biasa Deli Serdang, Sumatra Utara.
Yasonna mengaku dongkol sejak awal Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengirim surat ke istana. Pasalnya, namanya selaku Menkumham dicatut lantaran bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART.
“Saya katakan, kami akan konsisten. Tetapi, jangan dong belum-belum, bahkan belum ada KLB sudah ribut menuding-nuding. Kalau dari segi gondok, pasti gondok lah karena tuding-tudingan yang tidak beralasan,” jelasnya saat berbincang di akun Youtube Karni Ilyas Club dikutip, Sabtu (3/4/2021).
Yasonna sangat menyesalkan tudingan-tudingan soal intervensi pemerintah yang menyesatkan. Menurutnya, langkah itu tidak dewasa dalam menangani partai politik.
“Saya katakan kalau ada masalah internal partai politik ya selesaikan secara internal partai politik. Konsolidasi internal partai politiknya bukan lari tuding sana tuding sini,” jelasnya.
Baca Juga
Dia menegaskan pemerintah akan menegakkan aturan. Apabila sesuai AD/ART maka akan dijalankan tetap jika tidak sesuai maka akan ditolak.
“Ya tidak sesuai AD/ART. Artinya, banyak persyaratan yang kurang,” ujarnya.
Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.
Dalam konferensi pers virtual Rabu (31/3/2021), Yasonna mengatakan hal serupa. Pihaknya menyesalkan pernyataan dari pihak-pihak yang menuding campur tangan memecah belah parpol.
