Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus 3 perusahaan yang tergabung dalam Lion Air Group terbukti melakukan praktik diskriminasi kerja sama penjualan kapasitas kargo.
Ketiga perusahaan tersebut antara lain PT Lion Mentari (terlapor I), PT Batik Air Indonesia (terlapor II) dan PT Lion Express (terlapor III).
Baca Juga
Adapun praktik diskriminasi itu terjadi dalam jasa pengangkutan barang dari beberapa bandara, yakni Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda dan Bandara Kualanamu.
Dalam putusan tersebut, KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp1 miliar kepada masing-masing terlapor, sehingga total sanksi kepada Lion Air Group sebesar Rp3 miliar.
Sementara terlapor lain, yakni PT Wings Abadi dinyatakan tidak melanggar, karena tidak memiliki jadwal penerbangan untuk rute yang menjadi objek pada perkara ini.
Dalam catatan KPPU, perkara inisiatif dengan nomor register 07/KPPU-I/2020 ini bermula dari adanya penumpukan kargo (barang, pos dan kargo) yang terjadi di Bandara Hang Nadim Batam pada periode Juli-September 2018.
Penyelidikan KPPU mendapatkan bukti adanya perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Wings Abadi selaku pelaku usaha angkutan udara niaga menyediakan layanan jasa angkutan barang dari bandar udara tertentu ke bandar udara tujuan.
"Dengan PT Lion Express yang merupakan perusahaan jasa pengiriman paket dan dokumen secara door to door ke seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan penerbangan Lion Air Group," tulis KPPU, Senin (29/3/2021).
Dalam kerja sama tersebut, KPPU menemukan adanya hak ekslusif atau eksklusifitas kepada PT Lion Express untuk penggunaan kapasitas kargo sebesar 40 ton per hari untuk 4 rute penerbangan yang telah disepakati.
Tindakan tersebut, menurut KPPU, terbukti menutup atau mempersulit akses pengiriman barang bagi agen kargo yang terdaftar sebagai agen resmi selain PT Lion Express, sehingga terpaksa menggunakan jasa kargo alternatif lain atau perantara agen-agen kargo lain.
Namun demikian, KPPU menyebutkan bahwa perilaku diskriminasi tersebut tidak berjalan efektif karena PT Lion Express tidak berhasil mengambil konsumen agen-agen kargo lain dan justru berpindah ke maskapai lain.
Berdasarkan berbagai fakta di persidangan, Majelis Komisi akhirnya memutuskan PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Lion Express terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
