Bisnis.com, JAKARTA - Kudeta pemerintahan yang sah di Myanmar sudah hampir berlangsung selama dua bulan lamanya. Kudeta yang terjadi sejak 1 Februari 2021 itu mendapatkan penolakan keras baik dari dalam dan luar negeri.
Di Myanmar, gelombang protes dari masyarakat menyebabkan aksi demonstrasi di berbagai kota. Hingga pekan lalu, kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik melaporkan lebih dari 180 pengunjuk rasa yang tewas karena ditembak oleh aparat keamanan.
Pada saat yang sama, junta militer di negara itu mendapatkan tekanan dari negara lain dan organisasi internasional. Mayoritas anggota komunitas internasional mendesak diakhirinya kudeta Myanmar dengan memberikan sanksi ekonomi dan personal.
Sanksi-sanksi dari mereka terus bertambah seiring dengan berjalannya kudeta Myanmar yang dimulai pada 1 Februari lalu. Selain semakin tegas, juga menyasar semakin banyak pihak yang terlibat dalam kudeta Myanmar.
Berikut beberapa negara atau organisasi yang memberikan sanksi ke Myanmar:
Baca Juga
Amerika Serikat
Sepuluh hari setelah kudeta Myanmar dimulai, administrasi Presiden Amerika Joe Biden langsung mengeluarkan sanksi baru untuk Militer Myanmar. Sanksi tersebut membekukan US$1 miliar aset Myanmar di Bank Sentral Amerika.
Pembekuan yang dilakukan via New York Fed itu berlangsung tepat saat Militer Myanmar berusaha menariknya.
Setelah membekukan aset Myanmar, Amerika kemudian menyasar para pejabat junta militer. Total ada 12 pejabat militer yang mendapat sanksi dari Amerika pada Februari lalu. Sanksi tersebut dipertegas dengan pelarangan aktivitas dagang untuk perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Militer Myanmar.
Tak lama setelahnya, anak dari otak Kudeta Myanmar, Min Aung Hlaing, beserta perusahaannya juga ikut dikenai sanksi.
Teranyar, Pemerintah Amerika menerbitkan sanksi untuk dua pejabat dan dua unit militer milik junta Myanmar. Mereka adalah Than Hlaing, Aung Soe, Divisi Infantri Ringan 77, dan Divisi Infantri Ringan 33. Keempatnya berada di belakang pembantain warga di dua kota terbesar Myanmar, Yangon serta Mandalay.
Sebagai catatan, sanksi-sanksi tersebut bukan yang pertama bagi Amerika. Di tahun 2017, mereka juga memberikan sanksi kepada Militer Myanmar, termasuk ke Min Aung Hlaing, atas krisis Rohingya.
Kanada
Pada 13 Februari, Kanada memasukkan sembilan pejabat Militer Myanmar ke dalam daftar hitam. Efeknya sama, kesembilannya tidak bisa lagi bertransaksi dengan entitas apapun di Kanada serta dilarang berkunjung ke sana.
