Bisnis.com, JAKARTA - Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Kyaw Moe Tun mendesak komunitas internasional memperkuat sanksi dan tidak mengakui kekuasaan militer negeri itu.
Kyaw Moe Tun menyampaikan dalam wawancara dengan Perusaahan Penyiaran Jepang (Nippon Hoso Kyokai/NHK), Senin (22/3/2021), bahwa dirinya tetap menjadi duta besar PBB.
Kyaw Moe Tun dilaporkan dipecat oleh militer setelah mengecam lembaga itu dalam Sidang Umum PBB. Kyaw diketahui menghadapi ancaman penahanan setelah didakwa melakukan pengkhianatan.
Kyaw Moe Tun mengatakan komunitas internasional harus mengambil seluruh langkah yang diperlukan terhadap militer Myanmar.
Ia menambahkan bahwa sanksi terhadap militer itu harus "terkoordinasi, memiliki target, dan lebih kuat."
Sementara itu, TV negara Myanmar mengutip pidato dari pemimpin militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang mengatakan bahwa negaranya harus dilindungi dari ancaman luar.
Analis mengatakan sejumlah tindakan keras terhadap pengunjuk rasa antikudeta mungkin terjadi menjelang sebuah upacara untuk menandai peringatan militer yang dijadwalkan pada Sabtu.
Para pengunjuk rasa di Kota Monywa dan lainnya menghadapi pembersihan pada Minggu (21/03/2021). Media lokal melaporkan dua orang tewas.
Sebuah kelompok HAM setempat mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa jumlah kematian yang terkait dengan pembersihan sejak kudeta 1 Februari 2021 telah meningkat menjadi 247 orang.
