Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pakar Sarankan Uji Keabsahan KLB Demokrat di Pengadilan

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Indonesia Laksanto Utomo mengatakan pengesahan terhadap perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART) serta perubahan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2021—2025 juga diperlukan untuk menjaga stabilitas politik nasional.
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021)./Antara-Endi Ahmad
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021)./Antara-Endi Ahmad

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Hukum dan HAM diharapkan untuk segera memutuskan terkait kepengurusan Partai Demokrat yang sah agar memberikan kepastian hukum bagi internal partai yang berkonflik.

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Indonesia Laksanto Utomo mengatakan pengesahan terhadap perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART) serta perubahan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2021—2025 juga diperlukan untuk menjaga stabilitas politik nasional.

"Menteri Hukum dan HAM harus segera menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta perubahan kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021—2025," ujarnya Laksanto dalam keterangannya, Minggu (21/3).

Keabsahan terkait dokumen kepengurusan partai politik yang sedang berkonflik , menurut Laksanto bisa diuji kebenarannya lewat pengadilan. “Pengadilan sebagai sarana resmi bagi para pihak untuk mencari kebenaran dan keadilan,” imbuh Laksanto.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly meminta kepada Partai Demokrat kubu Moeldoko untuk melengkapi berkas terkait permohonan pengesahan pengurusan.

Dia menyatakan belum bisa memproses hasil KLB Deli Serdang lantaran sejumlah dokumen belum masuk ke Kemenkumham.

Berkas yang masuk dari kubu Demokrat hasil KLB Deli Serdang sudah diteliti namun masih ada kekurangan. Dirjen AHU juga sudah mengirimkan surat kepada pihak Demokrat kubu KLB Deli Serdang untuk melengkapi berkas lainnya pada Jumat (19/3).

"Mungkin Senin atau Selasa diberikan kepada kami, kita lihat lagi," ujar Yasonna di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (21/3).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akhirul Anwar
Editor : Akhirul Anwar
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper