Bisnis.com, SOLO - Sejumlah pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Klaten mengaku sempat diajak menghadiri Kongres Luar Biasa atau KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut), Jumat (5/3/2021). Anehnya, ada beberapa pengurus yang mendapat ajakan itu justru dari kader partai lain, bukan dari unsur Partai Demokrat.
Hal itu diungkapkan Ketua DPC Partai Demokrat Klaten, One Krisnata, pada acara jumpa pers di Hotel Grand Candi, Kota Semarang, Jumat (5/3/2021) sore. One mengaku sejumlah pengurus partainya sempat diajak bergabung dengan kubu penentang atau kontra kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan menghadiri KLB. Mereka ditawari uang saku dan biaya akomodasi selama di Deli Serdang.
“Wakil saya yang ditawari serta beberapa pengurus lain. Kalau saya, menariknya malah yang menawarkan kader dari partai lain,” ujar One.
Meski demikian, One tidak menyebut kader partai apa yang menawarinya untuk bergabung ke KLB. Ia sempat akan menyebut nama partai tersebut, tapi dicegah Ketua DPD Partai Demokrat Jateng, Rinto Subekti, yang turut hadir dalam acara jumpa pers tersebut.
“Jangan disebutkan,” ujar Rinto dengan lirih kepada One.
Sementara itu, Rinto menyebut ajakan kepada kader Demokrat di Jateng itu sebagai upaya untuk melemahkan kekuatan Partai Demokrat. Kendati demikian, upaya itu dianggap gagal, karena Partai Demokrat Jateng tetap solid dengan tidak mendukung KLB dan tetap mendukung kepemimpinan AHY.
Baca Juga
“Memang ada dua ketua DPC yang memberi dukungan dan mengajak lainnya gabung ke KLB. Tapi, mereka berdua sudah di-PLT-kan [dipecat]. Itu dari Tegal dan Blora,” ujar Rinto.
One juga memastikan, jika tidak ada anggotanya yang berangkat ke KLB di Deli Serdang. Ia menilai KLB itu tidak sah karena tidak memenuhi unsur atau syarat yang tertuang dalam AD/ART Partai Demokrat.
KLB Partai Demokrat yang berlangsung di Deli Serdang itu akhirnya menghasilkan keputusan Moeldoko sebagai ketua umum. Moeldoko saat ini merupakan Kepala Staf Kepresidenan.
Diberitakan sebelumnya, pengurus pusat dan daerah Partai Demokrat berencana menemui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, Cahyo R Muzhar, Senin (8/3/2021), dan menyerahkan laporan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh peserta kongres luar biasa di Deli Serdang pekan lalu.
"Hari ini kami akan ke Kemenkumham ketemu dirjen (direktur jenderal, red) AHU, dan di KPU ketemu Plt Ketua Pak Ilham serta jajaran lain," kata Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron saat ditemui di kantor pusat partai, Jakarta, Senin (8/3/2021).
Pejabat di KPU yang rencananya ditemui oleh pengurus Partai Demokrat adalah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ilham Saputra.
Herman menyebut pengurus akan menyerahkan laporan yang sama ke jajaran KPU.
"Sesuai dengan aturan undang-undang, didaftarkan ke Kemenkumham dan KPU," ucap dia.
Ditegaskan, kongres luar biasa di Deli Serdang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
