Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Bupati Terpilih Sabu Raijua Orient Riwu Kore Dilaporkan ke Kemenkumham

Sebelumnya, tim kuasa hukum paslon nomor urut 1 itu mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan berkas gugatan sengketa pilkada terkait polemik kewarganegaraan Orient.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 23 Februari 2021  |  01:25 WIB
Bupati Terpilih Sabu Raijua Orient Riwu Kore Dilaporkan ke Kemenkumham
Bupati Terpilih Sabu Raijua Orient P Riwu Kore - Istimewa
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Tim kuasa hukum pasangan calon bupati Sabu Raijua nomor urut 1, Yohanis, melaporkan kasus kewarganegaraan asing dari bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Riwu Kore ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Senin (22/2/2021).

Sebelumnya, tim kuasa hukum paslon nomor urut 1 itu mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan berkas gugatan sengketa pilkada terkait polemik kewarganegaraan Orient.

Yohanis mengatakan pihaknya juga mendatangi Kemenkumham untuk menyerahkan berkas gugatan sengketa pemilu terkait polemik kewarganegaraan bupati terpilih itu.

“Kami ke sini ke Kementerian hukum dan HAM buat merespons terkait status terkini calon bupati kewarganegaraan asing Sabu Raijua,” kata Yohanis.

Yohanis menyebutkan tujuannya juga untuk meminta kepastian kepada pihak berwenang yaitu Kemenkumham terkait persoalan tersebut. Kemudian, dia sudah melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu dan mendapat respons dari pihak terkait, namun dirinya tetap mempertanyakan serta mencari kepastian soal dugaan pelanggaran berat adanya dua kewarganegaraan itu.

“Pada hari ini juga mencari kepastian warga negara yang bersangkutan, masih lebih jelas warga negara Amerika kenapa bisa jadi calon atau jadi peserta Pilkada Kabupaten Sabu Raijua. Kami di sini minta status kepastian hukum atas dasar kewarganegaraan,” katanya.

Yohanis menyebutkan pihaknya mengirim surat resmi ke Kemenkumham, sebab merupakan lembaga yang berwenang untuk menentukan kepastian hukum terkait permasalahan kewarganegaraan itu.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan penundaan pelantikan bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore, karena terbukti memalsukan data kependudukannya ketika mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020.

Rekomendasi tersebut dikirimkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Rabu (3/2/2021), yang isinya meminta KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penundaan pelantikan Orient.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemenkumham sengketa pilkada Pilkada 2020

Sumber : Antara

Editor : Oktaviano DB Hana
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top