Bisnis.com, JAKARTA - Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Emil Salim mempertanyakan kewajaran keinginan pemerintah yang tetap kukuh mengembangkan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Tengah.
Melalui akun Twitter resminya, @emilsalim2010, Senin (22/2/2021) pukul 21.08 WIB, Menteri Bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara di era kepemimpinan Presiden Soeharto ini mempertanyakan keinginan tersebut lantaran pandemi virus Corona atau Covid-19 belum juga berakhir.
Pada saat yang sama, pembangunan ekonomi masih terhambat oleh apa yang disebutnya 'ambil jarak antarmanusia'. Selain itu, ebncana banjir disebutnya berdampak pada kehidupan masyarakat kecil.
"Jika Covid 19 belum tertundukkan, pembangunan ekonomi masih dihambat “ambil jarak antar manusia” dan banjir masih deras memukul kehidupan rakyat kecil, masih realistiskah keinginan PU-Bappenas untuk tetap kekeh bangun ibu-kota Negara baru di Kalteng?" demikian tulis Emil Salim melalui akun tersebut.
Jika Covid 19 belum tertundukkan, pembangunan ekonomi masih dihambat “ambil jarak antar manusia” dan banjir masih deras memukul kehidupan rakyat kecil, masih realistiskah keinginan PU-Bappenas untuk tetap kekeh bangun ibu-kota Negara baru di Kalteng?
— Emil Salim (@emilsalim2010) February 22, 2021
Sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan dalam mendorong investasi.
Namun, pembangunan IKN hanya dapat dilakukan dengan satu prasyarat, yaitu pandemi Covid-19 sudah bisa terkendali, disertai dengan disiplin protokol Covid-19 yang tinggi, dan vaksinasi telah berjalan.
Baca Juga
“Kalau IKN bisa dijakdikan pilihan dalam rangka mendorong investasi, kenapa tidak? Tapi, dengan syarat, pertama, pandemi sudah bisa dikendalikan,” katanya dalam konferensi pers, Selasa (9/2/2021).
Suharso mengatakan, jika hal ini berjalan, maka pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untutk terlibat dalam pembangunan IKN, khususnya untuk perumahan dan perkantoran.
Dengan demikian, anggaran untuk pembangunan IKN tidak akan memberikan beban pada APBN. “Pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar, langsung ratusan triliun, tapi pemerintah sewa saja untuk rumah dan kantor kepada investor swasta,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan IKN tersebut dapat menggerakkan industri bangunan, misalnya industri semen, paku, kayu, dan lainnya sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
