Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Australia Ngotot, Minta Facebook Bayar Postingan Berita

Kemarahan atas kebijakan Facebook itu tidak hanya di Australia, tetapi juga di negara lain. Pemerintah di berbagai negara sedang mempertimbangkan undang-undang serupa.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 19 Februari 2021  |  17:36 WIB
PM Australia Scott Morrison - Reuters
PM Australia Scott Morrison - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Australia Scott Morrison berjanji memproses pembuatan undang-undang baru untuk memaksa Facebook membayar perusahaan media atau penerbit atas konten berita yang diposting.

Hal itu ditegaskan Morrison setelah akses pengiriman berita melalui media sosial ditutup untuk warga Australia sejak kemarin.

Kemarahan atas kebijakan Facebook itu tidak hanya di Australia, tetapi juga di negara lain. Pemerintah di berbagai negara sedang mempertimbangkan undang-undang serupa.

Facebook menghentikan akses bagi 13 juta pemilik akun di Australia untuk melihat dan berbagi berita.

Halaman outlet berita domestik dan asing dihapus dalam eskalasi sengketa yang tajam atas rencana Australia memaksa raksasa teknologi itu membayar penerbit untuk konten mereka.

Penutupan akses itu juga termasuk menghapus konten di halaman layanan darurat, otoritas kesehatan, dan organisasi nirlaba, yang menambah kemarahan publik.

Morrison mengutuk Facebook melalui akunnya sendiri karena "tidak berteman" dengan Australia. Dia mengatakan hari ini bahwa para pemimpin Inggris, Kanada, Prancis dan India telah menunjukkan dukungan.

"Ada banyak kepentingan dunia tentang apa yang dilakukan Australia," kata Morrison kepada wartawan di Sydney seperti dikutip Aljazeera.com, Jumat (19/2/2021).

Dia menambahkan dirinya mengajak Facebook terlibat secara konstruktif karena mereka tahu apa yang akan dilakukan Australia kemungkinan besar diikuti banyak yurisdiksi Barat lainnya.

Hukum di Australia, yang akan memaksa Facebook dan Google mencapai kesepakatan komersial dengan penerbit Australia atau menghadapi arbitrase, telah disetujui oleh majelis rendah federal dan diharapkan akan disahkan Senat minggu depan.

Sedangkan Facebook mengklaim penghentian akses diperlukan karena hukum Australia "salah memahami" nilainya bagi penerbit yang "secara sukarela" memposting berita mereka di platform media sosial tersebut.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

facebook australia

Sumber : Aljazeera.com

Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top