Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berharap Kapolri baru yang akan menggantikan Idham Azis dapat menegakkan hukum yang tidak membuka kesan tebang pilih.
"Kebijakan penegakan hukumnya tidak membuka kesan tebang pilih, atau tajam kebawah tapi tumpul ke atas atau kelompok tertentu," kata Arsul Sani, Rabu (13/1/2021).
Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini resmi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) terkait nama calon Kapolri ke DPR. Jokowi menunjuk Kabareskrim Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri.
Arsul mengakui, terdapat sejumlah pekerjaan rumah (PR) lainnya yang harus dikerjakan dan diselesaikan oleh sosok Kapolri baru.
Pertama, kata Arsul, bagaimana reformasi sistem di Polri bisa dipercepat lagi untuk mewujudkan polri yang profesional, modern dan terpercaya atau promoter.
Wujud Polri yang promoter adalah Polri bersih, terutama dalam melaksanakan proses-proses penegakan hukum. Selain itu, dia menyatakan Polri juga harus menggunakan pendekatan scientific crime investigation bukan mengejar pengakuan tersangka.
Baca Juga
Tidak hanya itu, Politisi PPP ini menegaskan dalam penegakan hukum, Kapolri baru juga harus tuntas dalam arti tidak melakukan limitasi terhadap proses hukum ketika ada sebuah kasus.
"Yang seharusnya melibatkan orang tertentu dengan posisi ekonomi, sosial atau politik yang kuat maka tidak kemudian berhenti sampai pihak tertentu saja," kata Arsul.
Untuk PR kedua, lanjut Arsul, bagaimana calon Kapolri baru tersebut dapat melakukan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice.
Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan calon Kapolri baru pengganti Idham Azis diharapkan bisa senantiasa bersikap satu kata dengan perbuatan. Hal ini diperlukan, sehingga bisa menjadi teladan bagi 400.000 anggota kepolisian.
"Siapa pun Kapolri baru yang menjadi pilihan presiden harus mampu menjawab what, why, how, dan menerapkan strategi terbaik dalam memimpin 400.000 personil Polri dan meredam isu pertentangan agama, radikalisme, separatisme, dan terorisme," kata Neta.
Neta mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan sosok Kapolri yang mampu mewujudkan harapan masyarakat dan bukan hanya mewujudkan keinginan satu orang, satu golongan atau kelompok tertentu.
