Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wali Kota Cimahi Non Aktif

KPK memperpanjang masa penahanan Wali Kota Cimahi non aktif Ajay Muhammad Priatna dan Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan untuk 40 hari ke depan.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 17 Desember 2020  |  16:07 WIB
Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna / Istimewa
Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna / Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Wali Kota Cimahi non aktif Ajay Muhammad Priatna dan Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan untuk 40 hari ke depan.

Ajay dan Hutama merupakan kasus dugaan suap dalam perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020.

"Hari ini (17/12/2020) Penyidik KPK memperpanjang masa penahanan tersangka AJM (Wali Kota Cimahi) dan HY (Komisaris RSU KB) masing-masing  selama 40 hari ke depan dimulai tanggal 18 Desember 2020 - 26 Januari 2021," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (17/12/2020).

Ali mengatakan Ajay ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat sedangkan Hutama ditahan di Rutan Polda Jakarta Raya.

Sebelumnya pada KPK menangkap Ajay M Priatna (Walikota Cimahi 2017-2022) dan sepuluh orang lainnya dalam kegiatan tangkap tangan di Bandung dan Cimahi pada Jumat, 27 November 2020.

Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan terkait dengan dugaan suap dalam Perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp425 juta.

Dari sebelas orang yang diamankan, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka. Dua tersangka tersebut adalah AJM yang diduga sebagai penerima dan HY (Komisaris RSU KS) yang diduga sebagai pemberi. Tersangka AJM diduga telah menerima uang Rp1,661 miliar dari total commitment fee Rp3,2 miliar.

Penerimaan uang ini diduga terkait dengan pengurusan perizinan pembangunan rumah sakit. Commitment fee tersebut diduga ditetapkan sebesar 10 persen dari total biaya pembangunan rumah sakit Rp32 miliar.

Sebagai penerima tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai pemberi tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK korupsi cimahi
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top