Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah menyusul masih maraknya korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam keterangan resminya, koalisi yang merupakan gabungan organisasi non pemerintah itu mendorong adanya perubahan menyeluruh dalam sistem.
Menurut mereka selama tidak ada perubahan sistem pemerintahan dan politik, maka tidak akan ada perbaikan bagi kehidupan masyarakat.
"Langgengnya praktik korupsi dan pelanggaran HAM akan terus berlanjut jika tidak ada komitmen dan langkah konkret untuk mencegahnya," demikian kata mereka dalam keterangan resmi yang dikutip, Sabtu (12/12/2020).
Adapun koalisi tersebut menilai bahwa reformasi telah habis dikorupsi oligarki. Hal ini dibuktikan dengan menguatnya konsolidasi oligarki yang secara langsung menyandera demokrasi.
Kelompok oligarki, menurut mereka, tidak hanya menggurita pada sistem perekonomian dan investasi, namun saat ini juga memaksa masuk ke dalam sistem pemerintahan melalui penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi.
Seperti diketahui, Pilkada 2020 baru saja selesai. Kendati dianggap sukses, namun pelaksanaan pesta politik tersebut tetap mendapat banyak sorotan.
Keberadaan calon kepala daerah yang merupakan anak, menantu, istri atau keponakan para penguasa baik di level pusat maupun daerah menunjukkan bahwa oligarki kian menggurita.
Di sisi lain, praktik korupsi juga terus terjadi. Dalam catatan Bisnis, kurang dari sebulan dua menteri telah dicokok KPK. Keduanya yakni eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari P Batubara.
