Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Polri Siagakan 3.400 Personel di Area Rawan Konflik Pilkada 2020

Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan bahwa kepolisian telah melakukan pemetaan daerah rawan konflik jelang masa pancoblosan 9 Desember nanti.
Tenaga relawan menunjukkan surat suara pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang telah disortir, di kantor KPU Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/6)/Antara
Tenaga relawan menunjukkan surat suara pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang telah disortir, di kantor KPU Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/6)/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Polri menurunkan 3.400 anggota kepolisian ke sejumlah wilayah rawan konflik jelang masa pencoblosan pada Pilkada 2020.

Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan bahwa kepolisian telah melakukan pemetaan daerah rawan konflik jelang masa pancoblosan 9 Desember nanti.

“Kita sudah berikan backup kepada wilayah-wilayah itu [konflik] 3.400 yang kita sebar kita rekrut dari Brimob Mako, Brimob Nusantara, kemudian dari Samapta Nusantara juga dari Mabes sudah kita kirim per 5 - 6 Desember kemarin,” katanya saat diskusi virtual, Senin (7/12/2020).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat setidaknya 47 dari 270 daerah penyelenggara Pilkada memiliki risiko konflik paling tinggi. Jumlah tersebut dinilai berdasarkan dua indikator yaitu gangguan keamanan dan kekerasan atau intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu.

Imam mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan rapat virtual dengan seluruh Kapolda di daerah penyelenggara pemilihan. Dari hasil pertemuan itu, dia menyebut beberapa potensi tersebut dapat diredam.

“Contohnya di Kalteng kemarin mengemuka politik identitas, dan Alhamdulillah dilpaorkan Kapolda sudah dilakukan upaya pendekatan kepada semua elemen,” ujarnya.

Selain itu, Polri juga menerjunkan Babinkantibmas ke lapangan untuk mengajak partisipasi masyarakat pada hari pencoblosan.

“Yang terpenting [Pilkada berjalan] aman, lancar, tidak tertular Covid-19 kemudian targetnya Pak Ketua KPU 75 persen [partisipasi pemilih]. Terakhir legitimasi kepla daerah yang terpilih ini semoga bisa kita jaga bersama,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan bahwa selama masa kampanye 29 September - 5 Desember 2020, Bawaslu menemukan adanya sejumlah pelanggaran seperti jumlah melebihi kapasitas dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rayful Mudassir
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper