Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19.
Penangkapan Mensos tersebut dinilai menghilangkan tudingan bahwa KPK mulai melemah.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan kondisi tersebut memberi efek terhadap marwah komisi antirasuah tersebut. Setelah sempat dinilai melemah, KPK mulai melakukan OTT besar-besaran selama sebulan terakhir.
“KPK seakan menjawab tuduhan bahwa saat ini mereka lemah dan tak bertaji,” kata Hendri, Minggu (6/12/2020).
Juliari, menteri yang berasal dari PDIP tersebut, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos Covid-19. Dia diduga menerima fee dari setiap paket bantuan yang diserahkan kepada penerima.
Di sisi lain, lanjut Hendri, tertangkapnya Juliari berdampak buruk pada Pemerintahan Jokowi. Pasalnya, tugas Juliari bersinggungan langsung dengan penyaluran berbagai bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga
“Berdampak buruk sekali terhadap pemerintahan Jokowi, sebab kementerian Juliari vital, bersinggungan langsung dengan kebutuhan rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi,” terangnya.
Selain itu, Juliari dinilai Hendri dinilai memberikan tamparan yang keras kepada PDI Perjuangan dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Tindakan Juliari membuat PDIP yang kerap berteriak sebagai partai wong cilik, kini malah dianggap mengambil jatah wong cilik.
“Juliari juga menampar keras PDI Perjuangan dan Megawati yang kerap berteriak sebagai partainya wong cilik. Partai wong cilik korupsi dari jatah wong cilik,” tutur Hendri.
Juliari P Batubara menjadi menteri kedua di Kabinet Indonesia Maju yang terjaring operasi tangkap tangan.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ekspor benih lobster.
Selain pejabat setingkat menteri, KPK sejak 2020 telah menggelar 9 kali operasi tengkap tangan. Beberapa kalangan yang menjadi sasaran adalah kepala daerah hingga Komisioner KPU.