Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Minta TNI-Polri Kawal Pilkada 2020, Mendagri: Harus Kerja Keras

Hal itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat menjadi Inspektur dalam Apel Pergeseran Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Polda Sulut.
Mendagri Tito Karnavian memberikan salam sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020). Rapat itu membahasan data kependudukan dan data pemilih Pilkada Serentak 2020. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Mendagri Tito Karnavian memberikan salam sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020). Rapat itu membahasan data kependudukan dan data pemilih Pilkada Serentak 2020. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak TNI/Polri untuk bekerja keras menjaga kondisi yang kondusif untuk Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di 270 daerah pada 9 Desember mendatang.

Hal itu disampaikannya saat menjadi Inspektur dalam Apel Pergeseran Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Polda Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (4/12/20).

“Kita harus bekerja keras, keberhasilan kita untuk menjaga agar gangguan-gangguan, konflik, dan lain-lain termasuk kerumunan dalam jumlah besar yang bisa menjadi media penularan Covid-19, harus kita jaga jangan sampai terjadi, khususnya di Sulut,” kata Mendagri seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (4/12/2020).

Dia menekankan, pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 fokus pada dua hal yakni keamanan dari berbagai potensi konflik dan juga potensi penyebaran Covid-19.

Mendagri juga meminta aparat keamanan untuk membantu menjaga proses pengangkutan surat suara. “Semua kotak suara, surat suara, semua diamankan karena itu adalah bukti yang paling penting kalau terjadi gugatan,” tegasnya.

TNI-Polri, kata Tito, sebagai tiang utama pengamanan Pilkada. Oleh karena itu, dia menjaga seluruh personel untuk menjaga kekompakan serta menjaga fisik dan mental untuk mengawal proses demokrasi yang panjang.

Sinergi juga perlu dibangun dengan jajaran penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Linmas dan Satpol PP serta aparat pengaman lainnya untuk mengamankan setiap tahapan pilkada, utamanya untuk menghindari konflik pada saat pemungutan suara.

“Amankan betul agar tidak terjadi gangguan konvensional, kekerasan, intimidasi, kemudian money politic, serangan fajar, apalagi konflik,” terangnya.

Untuk itu, Mendagri Tito menekankan pentingnya membangun hubungan dan komunikasi dengan semua pihak, termasuk intelijen personel TNI/Polri dan juga tokoh masyarakat.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Nindya Aldila
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper