Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Baleg Akan Harmonisasi RUU Pemilu, Ambang Batas Parlemen Belum Jelas

Hingga kini Baleg masih mendengarkan penjelasan pengusul terkait RUU tentang Pemilihan Umum.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 17 November 2020  |  14:13 WIB
Ilustrasi - Suasana Rapat Paripurna, Kamis (6/2/2020). - Antara/Puspa Perwitasari
Ilustrasi - Suasana Rapat Paripurna, Kamis (6/2/2020). - Antara/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya memastikan pihaknya akan membentuk Panitia Kerja untuk melakukan harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Komisi II DPR.

"Benar Panja Baleg akan kita bentuk untuk melakukan harmonisasi [RUU Pemilu]," ujar Willy ketika dihubungi, Selasa (17/11/2020).

Menurut Willy hingga kini Baleg masih mendengarkan penjelasan pengusul terkait RUU tentang Pemilihan Umum. Dia menilai tidak mudah untuk menyelesaikan satu usulan karena isu pemilu cukup kompleks.

Dia mencontohkan soal ambang batas bagi partai politik untuk masuk parlemen atau parliamentary threshold. Sejah ini persoalan ambang batas masih dibicarakan.

“Undang-undang Pemilu menetapkan empat persen, sedangkan ada usulan lima hingga tujuh persen,” katanya.

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan partainya sendiri akan bertahan di ambang batas tujuh persen.

Sedangkan untuk pelaksanaan pemilu dia mengusulkan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif kembali dipisah.

Sementara itu, Anggota Baleg dari Partai Golkar Firman Subagyo mengatakan mengenai usia dan persyaratan petugas TPS dan saksi ada kelemahan pada UU yang lalu, yakni untuk persyaratan usia saksi yang terlampau berat.

Petugas TPS berpendidikan minimal harus SLTA sedangkan yang berpendidikan sampai SLTA itu tidak banyak di daerah. Seandainya ada, banyak yang tidak bersedia, katanya.

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar DPR cukup memiliki dua fraksi saja.

Selain itu partai politik tidak lagi dibatasi untuk masuk parlemen melalui ambang batas seperti berlaku selama ini.

Jimly menyatakan kurang setuju bila ide ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dinaikkan karena hal itu akan mengurangi jumlah partai politik di DPR.

Padahal, ujarnya, seharusnya tidak boleh ada pembatasan partai politik.

Anggota DPD asal Jakarta itu mengatakan ada alternatif lain yang lebih demokratis untuk menyederhanakan mekanisme pengambilan keputusan di lembaga legislatif.

Hal itu bisa dilakukan tanpa menghambat munculnya partai-partai politik baru dengan threshold.

Banyak partai, menurut Jimly, tidak menjadi soal karena parpol merupakan wadah penyalur aspirasi masyarakat dari bawah dan yang perlu diatur adalah struktur fraksi di DPR.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemilu 2104 parliamentary threshold
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top