Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

JK Beberkan Kesalahan Manuver Rizal Ramli di Masela

Menurut JK, upaya Rizal Ramli menetapkan kegiatan penambangan Masela untuk dilakukan di darat atau onshore adalah keputusan sangat merugikan. Berikut alasannya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan meninjau Gudang Darurat Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat didampingi oleh Ketua Umum PMI Jusuf Kalla di Jakarta pada Hari Selasa (29/9/2020)./Istimewa
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan meninjau Gudang Darurat Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat didampingi oleh Ketua Umum PMI Jusuf Kalla di Jakarta pada Hari Selasa (29/9/2020)./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) membeberkan kisah penetapan eksploitasi Masela di masa kepemimpinan Rizal Ramli sebagai Menko Maritim pada tahun 2016.

Menurut JK, upaya Rizal Ramli menetapkan kegiatan penambangan Masela untuk dilakukan di darat atau onshore adalah keputusan sangat merugikan.

"Masela seharusnya beroperasi tahun 2024. Sekarang tidak jalan apa-apa," kata JK.

Dalam rapat kabinet, Masela sudah ditetapkan secara offshore. Namun, dia mati-matian berargumen bahwa kegiatan di Masela harus dilakukan secara onshore.

"Waktu offshore, di laut, ongkosnya US$14 miliar. Begitu dihitung di darat, karena harus pasang pipa, itu biayanya jadi US$19 miliar," ujar JK

Dia menilai keputusan ini tidak efisien karena kemahalan dan share Indonesia harus keluar. Tidak hanya itu, proyeknya sampai sekarang tidak jalan.

"Dia menggebu-gebu usulnya ke sidang kabinet, berkali rapat kita ditolak, tapi karena pertimbangan lain [akhirnya] diterima."

JK menegaskan kerugian negara akibat hal ini mencapai Rp75 triliun.

JK juga membantah pernyataan Rizal Ramli yang mengungkapkan bahwa dirinya menjegal mantan menteri maritim tersebut terkait dengan bisnis.

"Masela itu sunset kapal, mana lah sunset kapal? ga ada itu masalah kapal. Kapal sudah siap bor. Semua itu diisukan," ujar JK.

"Jangan lupa yang merugikan negara US$5 miliar dan tidak jadi, padahal mestinya jadi 2024. Kita butuh energi, itu kan 8 tahun. Sekarang tidak jadi akibat kemahalan."


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hadijah Alaydrus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper