Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kemendagri Ingatkan ASN Netral Jelang Pilkada 2020

SKB ini memang disiapkan untuk menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada 2020.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 02 November 2020  |  19:00 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berswafoto dengan aparatur sipil negara saat peringatan Hari Ulang Tahun Ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018). - ANTARA/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kanan) berswafoto dengan aparatur sipil negara saat peringatan Hari Ulang Tahun Ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mengingatkan agar para aparatur sipil negara (ASN) terkait netralitasnya jelang pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengingatkan kembali perihal surat yang dikeluarkan oleh kementeriannya sebagai peringatan atas pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020.

Benni meminta agar pemerintah daerah segera ditindaklanjuti oleh surat tersebut. Surat dimaksud ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kemendagri pada 27 Oktober 2020, berisi tentang peringatan pelaksanaan 131 rekomendasi KASN kepada 67 kepala daerah di seluruh Indonesia.

"Di 10 provinsi terdapat 16 rekomendasi, kemudian di 48 kabupaten terdapat 104 rekomendasi, kemudian 9 kota terdapat 11 rekomendasi," katanya melalui keterangan resmi, Senin (2/11/2020).

Adapun, peringatan yang disampaikan Kemendagri merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala BKN, dan Ketua Bawaslu.

"SKB ini memang disiapkan untuk menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada 2020," terangnya.

Kemendagri meminta setiap kepala daerah dapat segera menyelesaikan rekomendasi yang disampaikan oleh KASN tersebut, sehingga ASN yang bersangkutan tidak mendapatkan sanksi lebih lanjut sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Agar setiap ASN dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya masing masing dan menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada," pungkasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilkada Serentak ASN Pilkada 2020
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top