Bisnis.com, JAKARTA - Laut China Selatan menjadi satu topik dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga. Seperti diketahui, Jepang, China, AS, serta beberapa negara lain terlibat dalam gejolak di perairan ini.
“Saya juga menggarisbawahi harapan agar Laut China Selatan dapat terus menjadi laut yang damai dan stabil,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/10/2020).
Dalam kesempatan yang sama, PM Suga mengatakan bahwa Jepang akan bekerja sama erat dengan Indonesia untuk menyelesaikan persoalan di kawasan, termasuk di Laut China Selatan. "Laut Tiongkok (China) Selatan, kami sepakat Jepang dan Indonesia kerja sama dengan erat," katanya.
Sebelumnya, Jepang juga membahas hal serupa dengan Vietnam. Kedua negara sepakat memperkuat militer dan bisnis di tengah kekhawatiran semakin memanasnya perseteruan antara negara di Laut China Selatan.
Seperti diketahui Laut China Selatan menjadi perairan rawan konflik terutama setelah China mengklaim sepihak sebagian besar wilayah. Klaim itu bertabrakan dengan wilayah kedaulatan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, bahkan Taiwan.
Sementara itu, Indonesia hingga saat ini tidak pernah menempatkan diri sebagai negara yang turut bersengketa dalam perebutan wilayah di Laut China Selatan. Namun, Indonesia berulang kali menegaskan kepada seluruh pihak untuk menghormati hukum internasional termasuk Konvensi Hukum Kelautan PBB (UNCLOS) 1982.
Baca Juga
Adapun ketegangan di Laut China Selatan telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir ketika AS dan China berselisih dalam banyak hal mulai dari demokrasi di Hong Kong hingga keamanan data atas aplikasi populer China TikTok dan WeChat.
Pada Juli lalu, untuk pertama kalinya AS secara eksplisit menolak klaim maritim China yang luas di wilayah tersebut. Hal itu disusul dengan mengirim kapal induk ke perairan untuk melakukan latihan militer.
China, pada bulan lalu menembak rudal ke Laut China Selatan. Hal ini menjadi indikasi meningkatnya ketegangan konflik bersenjata di wilayah tersebut. Rudal ini dilepas usai AS diketahui mengerahkan pesawat mata-mata di perairan tersebut.
