Bisnis.com, JAKARTA — Hari ini genap Pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin berusia satu tahun.
Sejumlah anggota parlemen pun turut berkomentar terutama soal kinerja ekonomi dalam satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi - Wapres Ma'ruf Amin.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengatakan secara umum kinerja bidang ekonomi masih kurang memuaskan.
Hal itu, katanya, berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
“Ketidakberhasilan pemerintah mencapai target-target ekonominya ini, menjadi catatan tidak baik terhadap kinerja pemerintah selama satu tahun ini," ujar Anis kepada wartawan, Selasa (20/10/2020).
Menurutnya, ketidakberhasilan yang demikian menjadi indikator tidak tercapainya janji-janji politik pemerintah selama masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 lalu.
Sedangkan pada bagian lain, kegagalan tersebut menunjukkan pemerintah tidak mampu memenuhi ekspektasi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan.
“Bahkan, Indonesia semakin dekat dengan jebakan negara berpendapatan menengah,” tambahnya.
Menurut Anis porsi konsumsi rumah tangga terhadap PDB pada 2019 mencapai 56,62 persen atau meningkat dari 55,76 persen pada 2018. Hal itu, ujarnya, menunjukkan ekonomi nasional semakin rapuh karena bergantung pada daya beli.
Doktor ekonomi Islam dari Universitas Airlangga ini pun memberikan sejumlah saran untuk peningkatan kinerja pemerintah ke depan di bidang ekonomi.
“Pemerintah harus meningkatkan efektivitas program-program penciptaan lapangan kerja selain berusaha menurunkan angka kemiskinan yang meningkat pada situasi pandemi Covid-19,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Achmad Baidowi mengatakan terdapat sejumlah tantangan besar yang dihadapi Presiden Jokowi dalam setahun terakhir.
Dia menyebutkan tantangan itu di antaranya adalah perubahan besar akibat dampak pandemi Covid-19.
Kondisi ini menurutnya membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, terlebih adanya ancaman resesi akibat wabah Covid-19.
"Ini gejala global yang juga terjadi di negara-negara lain, tapi setidaknya Indonesia memiliki antisipasi sendiri yang tidak sama dengan negara-negara lain," kata Baidowi.
Sedangkan tantangan lainnya terdapat di bidang hukum. Anggota Komisi II VI DPR ini menuturkan masih ada tantangan penegakan supremasi hukum.
Baidowi mencontohkan kasus Djoko Tjandra yang melibatkan aparat kejaksaan dan kepolisian telah mencoreng institusi penegak hukum.
Dia juga mengungkapkan dari sisi konsolidasi internal pemerintahan, sempat ada persoalan ketika koordinasi antarkabinet tumpang tindih, bahkan beberapa kali terjadi miskomunikasi.
Meski begitu, dia menilai proses konsolidasi politik masih berjalan dengan baik sehingga menunjang stabilitas politik.
"Stabilitas politik sudah bagus yaitu dengan berhasilnya konsolidasi politik sehingga jalannya pemerintahan lebih lancar," katanya.
