Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Wapres Ma'ruf Angkat Bicara soal Urgensi Kehadiran UU Cipta Kerja

Wapres Ma'ruf Amin menegaskan UU Cipta Kerja merupakan respons pemerintah atas tuntutan masyarakat agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas.
Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana - Bisnis.com 14 Oktober 2020  |  09:34 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat mengisi diskusi ekonomi dan perbankan syariah di era new normal  -  Setwapres
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat mengisi diskusi ekonomi dan perbankan syariah di era new normal - Setwapres

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan penjelasan terkait urgensi kehadiran Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia.

Hal itu diungkapkannya melalu akun Twitter resminya, @Kiyai_MarufAmin, Selasa (13/10/2020) malam. UU Cipta Kerja, jelasnya, merupakan respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas.

Selain itu, regulasi itu menjadi bagian dari upaya untuk perbaikan birokrasi dan penyederhanaan regulasi, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha.

"UU Cipta Kerja diperlukan karena selama ini iklim yg kondusif bagi investasi dan dunia usaha terkendala oleh aturan yang berbelit-belit dan tumpang tindih sehingga proses bisnis dan investasi menjadi kurang efisien karena memerlukan waktu yang panjang untuk mengurus perizinannya," demikian cuitan akun Twitter Wapres Ma'ruf Amin.

Pembenahan untuk sejumlah kendala tersebut direalisasikan melalui undang-undang yang terpadu yang lebih responsif dan memberikan kepastian hukum lebih baik bagi dunia usaha.

Dengan begitu, ungkapnya, UU Cipta Kerja akan meningkatkan daya saing Indonesia dalam kompetisi global.

"Saya memandang UU Cipta Kerja merupakan langkah penting yang kita siapkan untuk mengantisipasi persaingan dunia pasca pandemi, sekaligus sebagai pemicu utama bagi pembukaan lapangan kerja secara luas," ujar Ma'ruf Amin.

Seperti diketahu, UU Cipta Kerja mendapatkan reaksi penolakan dari sejumlah elemen masyarakat di berbagai daerah. Aksi penolakan itu kian masif ketika draf Omnibus Law itu disepakati oleh DPR dan Pemerintah pada pekan lalu, Minggu (4/10/2020).

Penolakan itu pun hadir dalam wujud aksi unjuk rasa dari kalangan buruh, mahasiswa dan pelajar. Aksi massa itu di beberapa wilayah bahkan berujung perusakan fasilitas publik.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Omnibus Law Ma'ruf Amin wapres ma'ruf amin cipta kerja
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top