Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Hukuman Koruptor Dipangkas, KPK: Visi Para Penegak Hukum Belum Sama

KPK menyoroti dikabulkannya permohonan PK Anas Urbaningrum oleh Mahkamah Agung (MA) sehingga hukumannya dipangkas dari 14 tahun menjadi 8 tahun penjara.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 01 Oktober 2020  |  23:25 WIB
Logo KPK. (Antara - Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara - Benardy Ferdiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku prihatin atas dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum oleh Mahkamah Agung (MA).

Seperti diketahui, MA memangkas mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dari 14 tahun menjadi 8 tahun penjara. Anas menjadi koruptor ke-23 yang hukumannya disunat oleh MA.

"Sejak awal fenomena ini muncul KPK sudah menaruh perhatian sekaligus keprihatinan terhadap beberapa putusan PK Mahkamah Agung yang trennya menurunkan pemidanaan bagi para koruptor," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (1/10/2020).

Menurut Ali 'sunatan masal' hukuman koruptor di tingkat PK merupakan cerminan belum adanya komitmen dan visi yang sama antar aparat penegak hukum dalam memandang korupsi sebagai kejahatan luat biasa.

"Bagi KPK ini cerminan belum adanya komitmen dan visi yang sama antar aparat penegak hukum dalam memandang bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa," katanya.

Dia menegaskan masyarakat akan menilai rasa keadilan dari setiap putusan majelis hakim PK Mahkamah Agung.

"Kami tegaskan kembali sekalipun PK adalah hak dari terpidana sebagaimana yang ditentukan UU namun pada gilirannya masyarakat juga akan ikut mengawal dan menilai rasa keadilan pada setiap putusan majelis hakim tersebut maupun terhadap kepercayaan MA secara kelembagaan," katanya.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango membiarkan masyarkaat menilai ihwal 'sunatan masal' hukuman koruptor oleh Mahkamah Agung (MA).

"Biar masyarakat saja yang menilai makna rasa keadilan dan semangat pemberantasan korupsi dalam putusan-putusan peninjauan kembali tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dikonfirmasi, Kamis (1/10/2020).

Dia mengatakan, lembaga antirasuah telah bekerja seoptimal mungkin dalam menangani perkara korupsi. Nawawi berujar KPK tidak bisa berbuat setelah upaya hukum PK dikabulkan

"PK adalah upaya hukum luar biasa, tak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan KPK," ujarnya.

Lebih lanjut, KPK berharap MA dapar segera menyerahkan salinan putusan terhadap koruptor yang hukumannya telah dikurangi pada upaya hukum PK. Pasalnya, ke-22 salinan putusan terhadap koruptor lainnya hingga kini pun belum diserahkan oleh MA.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK mahkamah agung koruptor
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top