Bisnis.com, JAKARTA - Program bantuan kredit Bank of Japan kepada sektor bisnis untuk keluar dari resesi berisiko menciptakan lebih banyak perusahaan zombie jika diberlakukan terlalu lama.
Analis memperingatkan, langkah-langkah pinjaman bank sentral senilai hampir US$1 triliun itu sejauh ini memang telah memicu rekor lompatan dalam pinjaman yang membuat perusahaan tetap bertahan selama kemerosotan ekonomi terburuk negara itu.
Namun demikian, tantangan bagi pembuat kebijakan adalah untuk menutup keran bantuan sebelum perusahaan-perusahaan yang selalu merugi menjadi sangat tergantung terhadap suplai dana segar dari pemerintah.
Sementara negara-negara di seluruh dunia menghadapi potensi efek samping dari langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menopang perusahaan yang terpukul pandemi, Jepang sangat rentan mengingat potensi pertumbuhan ekonomi dengan populasi yang menyusut dan produktivitas yang rendah sudah mendekati nol.
Negara ini juga memiliki pengalaman masa lalu dalam memungkinkan perusahaan yang tidak efisien untuk bertahan dengan bantuan negara.
"Semakin lama dukungan berlangsung, semakin besar risiko perusahaan zombie akan dibiarkan hidup lebih lama. Begitu ekonomi mulai pulih, apa yang dulunya merupakan kebijakan yang baik bisa menjadi berlebihan," kata ekonom Yuichi Kodama di Meiji Yasuda Research Institute, dilansir Bloomberg, Selasa (8/9/20200.
Baca Juga
Istilah "perusahaan zombie" muncul pada era 1990-an di Jepang ketika aliran bantuan untuk bisnis yang tidak menguntungkan mendorong investasi di perusahaan yang lebih sehat. Warisan itu terus berlanjut, dengan produktivitas tenaga kerja berada di peringkat ke-21 di antara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD.
BOJ telah memperpanjang fasilitas pinjaman selama enam bulan hingga Maret 2021. Hiroaki Muto, ekonom di Sumitomo Life Insurance Co mengatakan mengingat ekonomi yang masih rapuh dan pandemi hanya menunjukkan sedikit tanda-tanda mereda, Jepang kemungkinan akan memperpanjang fasilitas pinjaman tersebut.
"Sejarah kebijakan ekonomi Jepang menunjukkan bahwa sulit untuk mengakhiri kebijakan begitu Anda memulainya," ujarnya.
Berkat membanjirnya pinjaman, Jepang telah terhindar dari lonjakan kebangkrutan bahkan ketika ekonomi menyusut ke rekor 28,1 persen pada kuartal kedua tahun ini. Menurut Tokyo Shoko Research Ltd, jumlah kebangkrutan turun 1,6 persen dari tahun sebelumnya menjadi 789 pada Juli. Itu adalah yang terendah kelima untuk bulan itu dalam 30 tahun terakhir.
Bank sentral mengalokasikan 35 triliun yen (US$330 miliar) dalam pinjaman yang berasal dari program darurat. Fasilitas tersebut dirilis pada Maret lalu yang bersamaan dengan jaminan kredit pemerintah, memicu lonjakan penyaluran pinjaman.
"Dalam jangka pendek, pemerintah dan Bank of Japan harus mendukung bisnis, dan mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Namun setelah sekitar satu tahun, mereka perlu untuk memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya," kata Rie Nishihara, seorang analis perbankan di JPMorgan Chase & Co.
Sementara itu Gubernur BOJ Haruhiko Kuroda cenderung mengesampingkan risiko kemunculan perusahaan zombie. Dalam keterangannya dia mengatakan bank sentral akan menyudahi program bantuan pinjaman begitu permintaan mereda. Menurutnya, mengingat laju pemulihan ekonomi berlangsung bertahap, BOJ harus terus mendukung pendanaan perusahaan untuk waktu yang lama.
Total pinjaman di bawah fasilitas tersebut sudah lebih dari empat kali lipat jumlah yang dikerahkan BOJ pada Januari 2009 untuk mendukung perusahaan selama krisis keuangan global. Salah satu alasannya adalah bahwa bank sentral memberikan insentif kepada bank untuk menggunakan program baru dengan secara efektif membayar bunga 0,1 persen dari jumlah yang dipinjamkan.
Sebagian besar lonjakan pinjaman bank berakhir pada simpanan yang tumbuh pada kecepatan rekor pada Agustus, menunjukkan perusahaan membuang kredit ekstra jika penurunan berkepanjangan. Deposito bank melebihi pinjaman sebesar 289 triliun yen bulan lalu, setara dengan output ekonomi tahunan Prancis.
Membayar bank untuk memberikan pinjaman menandai perubahan untuk BOJ. Kebijakan suku bunga negatif yang diperkenalkan pada 2016 dimaksudkan untuk menyentak pinjaman dengan membebankan lembaga keuangan pada sebagian dari cadangan. Bank telah lama mengeluh bahwa langkah tersebut mengikis profitabilitas pinjaman dan harus dibatalkan.
Menurut Daiwa Osanai, melanjutkan stimulus BOJ dan pemerintah terlalu lama dapat meningkatkan risiko moral hazard, di mana pinjaman yang tidak perlu diperpanjang di bawah standar yang longgar dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian jika kondisi ekonomi memburuk.
