Bisnis.com, JAKARTA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat buta huruf di Indonesia saat ini sebanyak 1,93 persen. Artinya, sudah ada 98,07 persen penduduk yang sudah tidak buta huruf. Ada 6 provinsi yang perlu digalakkan program penanganan buta hurufnya.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Jumeri mengatakan bahwa angka tersebut naik dari tahun sebelumnya 1,78 persen. Jumeri menyebutkan, ada enam provinsi yang bakal difokuskan untuk pemberantasan buta aksara ke depan.
“Ada beberapa daerah yang perlu diangkat dari ketertinggalan, ada enam provinsi yaitu Papua masih 21,9 persen, Nusa Tenggara Barat 7,46 persen, Nusa Tenggara Timur 4,42 persen, Sulawesi Selatan 4,22 persen, Sulawesi Barat 3,9 persen, dan Kalimantan Barat 3,81 persen,” ujarnya, Jumat (4/9/2020).
Menurutnya, pemberantasannya secara umum pada kelompok perkotaan dua kali lipat lebih tinggi, padahal buta aksara di pedesaan angkanya dua kali lipat lebih tinggi.
Adapun, Jumeri menyebutkan, rata-rata jumlah buta aksara perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Kesetaraan gender masih harus diperjuangkan agar perempuan juga bisa mendapatkan kesempatan menjadi warga yang tidak buta aksara.
Selanjutnya, dari sisi pembagian belanja rumah tangga, ditemukan bahwa semakin tinggi pendapatan, tingkat melek hurufnya makin tinggi.
“Ini berarti betul bahwa buta aksara berkaitan dengan kemiskinan. Nah, bagaimana agar masyarakat makin banyak melek huruf sehingga bisa mengakses informasi sampai permodalan untuk usaha, supaya bisa lebih sejahtera,” jelasnya.
Kemudian, Jumeri juga menyebutkan bahwa untuk penduduk yang disabilitas paling banyak yang buta aksara berada di usia 60 tahun ke atas, jumlahnya 30 persen dari total disabilitas yang ada di Indonesia. Hal ini juga harus menjadi perhatian bagaimana agar usia lanjut juga tetap bisa bebas dari buta aksara.
Jumeri menyebutkan ada empat strategi yang dilakukan pemerintah untuk menuntaskan buta aksara. Pertama, melakukan pemutakhiran data buta aksara dan memanfaatkan hasil pendataan nasional baik dari lembaga survei atau sensus oleh BPS agar dapat terukut capaiannya.
Kedua, lewat layanan pendidikan keaksaraan agar fokus di daerah yang memiliki buta aksara tertinggi.
“Kita membuat klaster di wilayah tertentu untuk memberi upaya dan ikhtiar yang lebih tinggi sehingga penuntasan lebih tinggi. Sistem blok ini dipandang cukup efektif,” imbuh Jumeri.
Kemendikbud juga menggulirkan program keaksaraan dengan memperhatikan kearifan budaya lokal, sebagai upaya untuk menjangkau daerah yang sulit terjangkau. Harapannya, dengan upaya ini pada 2023 mendatang sudah tidak ada wilayah yang tingkat buta aksaranya tinggi.
Ketiga, mengembangkan jejaring dan sinergi dalam upaya pemberantasan buta aksara. Setelah warga melek aksara, maka perlu dijaga sehingga bisa dipertahankan dan disalurkan literasinya. Oleh karena itu perlu ada bimbingan dan tindak lanjut untuk meningkatkan kemampuan baca akan kembali jadi buta aksara.
Upaya ini dilakukan melalui berbagai kemitraan seperti KKN tematik, atau melalui lembaga, organisasi, atau komunitas yang membuat program khusus untuk membantu mengatasi buta aksara.
Keempat, memerlukan inovasi dalam pelayanan program termasuk secara daring karena dihadapkan dengan pandemi.
“Inovasi antara lain yang menjadi pengajar bukan hanya sekolah formal, tapi juga nonformal dan agar bisa didaringkan. Karena di masa pandemi, berbagai program perlu penyesuaian,” jelasnya.
