Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyampaikan sejumlah keprihatinan atas kinerja pemerintah di berbagai sektor, termasuk ekonomi.
Ekonom yang juga aktif dalam pendirian koalisi ini, Ichsanuddin Noorsy mengatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional telah gagal membebaskan bangsa dari ketergantungan pada utang luar negeri, investasi asing, dan produk-produk impor serta gagal mewujudkan keadilan sosial.
"Hal ini ditandai oleh makin besarnya utang luar negeri, membanjirnya produk impor dan terjadinya kontraksi ekonomi minus 5,32 persen yang tentu membawa dampak buruk bagi melemahnya daya beli rakyat, menurunnya ketersediaan bahan pangan, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan," paparnya dalam acara Deklarasi KAMI di Jakarta, Selasa (18/8/2020).
KAMI menilai hal itu sudah berlangsung lama dan semakin diperburuk oleh pandemi Covid-19. Koalisi ini pun menyinggung utang BUMN yang tinggi dan membengkaknya defisit anggaran, perdagangan, dan neraca berjalan.
Walhasil, KAMI pun melayangkan delapan tuntuntan kepada Pemerintah, DPR, dan aparat hukum.
Salah satu tuntutannya adalah meminta Presiden untuk bertanggung jawab dan mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara.
KAMI juga mendesak pemerintah dan para anggota legislatif untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan jiwa, semangat dan nilai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila.
Kemudian, menuntut pemerintah agar benar-benar menanggulangi pandemi Covid-19, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia.
"Dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu Iangsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi," kata mantan sekretaris kementerian BUMN, Said Didu.
Selain itu, KAMI menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi guna menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja lokal, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang sektor informal.
Mereka mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki praktek pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 dan menghentikan sistem dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), praktek oligarki, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Poin lainnya, KAMI mendesak agar pemerintah, DPR, DPD dan MPR tidak memberi peluang komunisme, ideologi anti Pancasila Iainnya, dan separatisme bangkit kembali.
Pengamat politik, Rocky Gerung, yang juga membacakan salah satu tuntutan KAMI menyampaikan bahwa KAMI mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas pihak yang berupaya mengubah Dasar Negara Pancasila melalui jalur konstitusi.
Sebegai informasi, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI menyatakan diri sebagai gerakan moral rakyat yang berjuang menegakkan kedaulatan negara dan terwujudnya kesejahteraan sosial.
Koalisi yang digawangi beberapa tokoh seperti Din Syamsuddin, Ichsanuddin Noorsy, Lieus Sungkharisma, Ahmad Yani, dan Syahganda Nainggolan memastikan diri siap menjadi penyambung aspirasi rakyat baik yang tergabung dalam koalisi maupun yang tidak.
